Ambon –Suaratimurnews.com Usai rapat bersama Komisi II DPRD Maluku dan Pertamina, Direktur PT Mira Yabesindo, M.L. Leleury, akhirnya buka suara soal polemik antrean panjang di SPBU Masohi. Dalam forum itu, Leleury menjelaskan, masalah utama bukan pada kelangkaan BBM, melainkan kurangnya pemahaman publik terhadap sistem distribusi dan teknis operasional SPBU reguler.
“SPBU kami satu-satunya yang reguler di wilayah ini dan sudah digital. Jadi ada sistem kuota dan pengendalian berbasis barcode. Bukan seperti SPBU khusus yang lebih longgar,” kata Leleury kepada wartawan usai rapat, Kamis , 17/7/2025.)
Menurut dia, setiap hari bisa masuk 3–4 mobil tangki di pagi hari untuk melakukan pembongkaran stok. Dalam kondisi seperti itu, pelayanan ke konsumen akan tertunda, yang kemudian memicu antrean.
Masalah lain muncul dari perilaku konsumen yang kerap mengisi BBM dalam jumlah besar setiap hari. “Ada kendaraan yang datang tiap hari isi 40 liter, padahal aktivitasnya cuma dalam kota. Aneh juga,” ujar Leleury.
Ia menegaskan, sistem barcode yang digunakan kini otomatis membatasi pengisian. Satu kendaraan hanya bisa isi sekali per hari. Jika barcode sudah berubah warna, pengisian kedua akan otomatis ditolak oleh sistem. “Kalau sudah isi pagi, lalu datang lagi siang, ya sistem tidak izinkan. Tapi mereka tetap datang. Ini yang membuat antrean makin panjang,” jelasnya.
Leleury juga menyoroti tudingan bahwa SPBU tidak mengatur antrean di luar area. Menurutnya, batas tanggung jawab operator hanya sampai di dalam pagar SPBU. “Kami hanya laksanakan apa yang diatur oleh Pertamina. Di luar pagar, itu sudah bukan ranah kami,” ujarnya.
Komisi II DPRD Maluku sendiri meminta Pertamina dan pengelola SPBU untuk meningkatkan sosialisasi dan transparansi kuota, agar tidak terus memicu spekulasi di masyarakat. “Kami akan terus pantau distribusi BBM di Masohi dan sekitarnya,” kata komisi II.(ST01)
