Ambon, — Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyoroti perlunya peningkatan status penanganan bencana di Maluku agar bantuan keuangan bisa segera digerakkan.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama BPBD Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Maluku, BPJN, dan BWS Maluku di ruang komisi III DPRD Maluku Rabu 16/7/2025)
“Menurut saya, dalam kondisi seperti sekarang ini, bencana tidak bisa lagi kita pandang sebelah mata. Mungkin memang korban jiwa tidak banyak, tapi kerugian material dan kerusakan infrastruktur sudah sangat signifikan,” ujar Rovik.
Ia menilai, jika status bencana tidak segera dinaikkan, maka akan sulit untuk mengakses dana Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun bantuan lainnya, sebab tidak ada implikasi administratif terhadap keuangan daerah.
“Kita boleh bilang ada banjir, ada longsor, tapi kalau statusnya masih normal, ya tidak bisa berbuat banyak. Mau bangun apa pun juga sulit, karena tidak tercermin di APBD,” ungkapnya.
Ditambahkan, peningkatan status menjadi bencana daerah atau darurat bencana bisa menjadi langkah penting agar penanganan lebih terarah dan mendapat dukungan anggaran yang memadai.(Yani)
