Ambon -Suaratimurnewscom Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI) Provinsi Maluku merasa menilai Pemerintah sengaja mainkan skenario dengan munculnya Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), Ikatan Pedagang Pasar Mardika (IPMA)dan Paguyuban Pasar Mardika. Ujar Pengurus APKLI Perjuangan Provinsi Maluku Najir Samal kepada wartawan di Ambon pekan kemarin.
Menurut dia dengan dibentuknya APMA & IPMA kemudian muncul lagi Paguyuban Pasar Mardika sebenarnya ada apa di pasar Mardika , ini skenario apa yang lagi di mainkan , padahal konteksnya radius konteks kelembagaan yang di bentuk untuk kebutuhan pemerintah diantara APMA, IPMA maupun Paguyuban Pasar Mardika radiusnya hanya pasar Mardika.
Sementara untuk kota Ambon yang kita tahu ada 9 pasar APKLI mencoba tidak mau berkompromi dengan siapa -siapa, tetapi Lebih mengedepankan menyelamatkan pedagang kaki lima , karena akibat dilahirkan sebuah organisasi dalam konteks radius pasar Mardika yang menjadi korban adalah pedagang kaki lima.bisakah pemerintah memahami persoalan ini”pintanya.
Dia mengaku target dari persoalan Pasar Mardika APKLI, APMA, IPMA dan Paguyuban Pasar Mardika yang diatur adalah pedagang kaki lima secara konstituennya adalah personil dari pada APKLI , tetapi ujungnya bukan konteks perlindungan dan pemberdayaan namun yang terjadi konteks Bangun lapak.
Dia menanyakan ini sebenarnya organisasi untuk membela pedagang kaki lima ataukah untuk mengejar proyek dadakan , oleh karena itu atas sebuah kasus yang terjadi jangan mengkambinghitamkan persoalan, tetapi pemerintah harus transparan , jujur apa sebenarnya tendensi dari semua itu.”tandasnya
“Secara kelembagaan melihat bahwa kerangka pasar Mardika sebelum terjadi renovasi maka data ini sudah harus di ambil, ketika pasar ini sebelum di bongkar APLKI dan pemerintah telah sepakat angka dan jumlah pedagang itu ada berapa baik’ per Los dan per Kios kemudian terjadi pembongkaran Pasar.
Dia menyampaikan yang terjadi hari ini ternyata pedagang kaki lima mereka di atas rata rata , sebenarnya ini Disperindag yang di nakodai pemerintah kota tidak miliki angka pasti , yang mereka berpikir hanya penarikan retribusi, sehingga membuat peluang besar terhadap pedagang kaki lima.
Sebaiknya berbagai masalah yang terjadi saat ini yang harus bertanggung adalah Pemerintah, kalaupun terjadi pembayaran lapak , maka pemerintah harus jujur untuk mengatakan ini yang salah dan di bawah ke rana hukum dan AKPLI mendukung segalanya dalam bentuk penegakan hukum.
Untuk itu kami meminta seluruh instansi pemerintah dalam penegakan hukum harus serius melihat persoalan ini dengan tujuan ada perlindungan khusus terhadap pedagang kaki lima yang korban selama ini.”, ungkapnya.(ST01)
