Ambon,-Suaratimurnews.com Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku 2029 masih beberapa tahun lagi. Namun, pembicaraan mengenai figur yang dinilai masyarakat memiliki kapasitas untuk memimpin Maluku mulai muncul di ruang publik.
Salah satu nama yang mulai disebut dalam percakapan tersebut adalah Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun.
Pembicaraan itu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai dukungan politik untuk Pilkada 2029. Namun, munculnya nama tersebut menunjukkan adanya diskusi lebih luas mengenai kriteria kepemimpinan yang diharapkan masyarakat Maluku di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah.
Sejumlah masyarakat yang ditemui media ini dalam beberapa waktu terakhir menyampaikan harapan agar pemimpin Maluku ke depan memiliki keberanian mengambil keputusan, mampu memahami persoalan masyarakat hingga ke tingkat bawah, serta menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.
“Maluku membutuhkan pemimpin yang berani memberikan perubahan. Pemimpin yang siap bertindak untuk kepentingan rakyat, bukan hanya pemimpin yang pandai beretorika,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.Rabu (16/9/2026)
Menurut dia, persoalan Maluku tidak hanya berada pada pusat pemerintahan. Karakter geografis kepulauan membuat pemerintah menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, konektivitas, hingga penguatan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, kepemimpinan ke depan dinilai perlu memiliki perhatian kuat terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
Sebagai anak Maluku, tentu kami berharap ke depan Maluku memiliki pemimpin yang memiliki nilai kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.
Sumber tersebut juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konkret masyarakat.
agenda pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus bermuara pada kebijakan yang memberikan dampak langsung.
“Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja dan hadir ketika rakyat membutuhkan. Jangan sampai waktu dan energi pemerintah lebih banyak habis pada hal-hal seremonial, sementara persoalan rakyat masih menunggu penyelesaian,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, posisi Benhur Watubun sebagai pimpinan DPRD Provinsi Maluku menjadi salah satu alasan namanya masuk dalam percakapan publik. Namun, apakah wacana tersebut berkembang menjadi dinamika politik menuju 2029 masih sangat terbuka.
Konfigurasi partai politik, munculnya figur lain, dinamika pemerintahan, serta kondisi sosial-ekonomi Maluku dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi faktor yang turut menentukan arah politik daerah.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai Pilkada 2029 saat ini lebih tepat dibaca sebagai bagian dari diskusi awal mengenai model kepemimpinan seperti apa yang diharapkan masyarakat Maluku.
Selain kapasitas pemimpin, masyarakat juga menyoroti pentingnya soliditas dalam pemerintahan.Salah satu aspek yang disebut adalah hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagi masyarakat, relasi keduanya bukan sekadar persoalan personal, tetapi dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Sebagai masyarakat, kami tentu memiliki penilaian sendiri yang terbangun atas beberapa aspek. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemerintahan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan publik,” ujar sumber tersebut.
Menurut dia, pemerintahan membutuhkan kerja sama dan komunikasi yang kuat agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.
Kalau seorang pemimpin sudah tidak menghormati atau menghargai pendampingnya dalam menjalankan pemerintahan, bagaimana mungkin masyarakat bisa merasakan pemerintahan yang solid?” katanya.
Ia menilai, persoalan soliditas pemerintahan pada akhirnya harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat.Konsekuensi dari perjalanan pemerintahan yang rapuh bisa menjadi batu sandungan bagi keberhasilan pemerintahan itu sendiri. Yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat,” ujarnya.
Isu lain yang tidak kalah penting dalam pembicaraan mengenai masa depan Maluku adalah Blok Masela.Proyek LNG Abadi Masela kini telah memasuki babak baru. Pemerintah resmi memulai pembangunan fisik proyek tersebut melalui groundbreaking pada 16 Juli 2026.
Kementerian ESDM menyebut proyek dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar itu diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Tanimbar dan Maluku.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan konstruksi proyek mulai berjalan pada 2027. Setelah groundbreaking, perhatian publik kini bergeser pada bagaimana proyek tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Bagi masyarakat Maluku, pertanyaan mengenai Blok Masela bukan hanya soal besarnya investasi.Persoalan yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari proyek tersebut, mulai dari kesempatan kerja, keterlibatan pelaku usaha daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga dampaknya terhadap pendapatan dan perekonomian daerah.
“Sekarang yang harus diketahui masyarakat adalah bagaimana proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi Maluku. Jangan sampai investasi besar, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton,” ujar sumber tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku sendiri sebelumnya telah menekankan pentingnya penyelesaian pendataan lahan dan masyarakat terdampak serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.
Karena itu, tantangan pemerintah daerah ke depan bukan hanya mengawal kelancaran proyek, tetapi juga memastikan momentum investasi tersebut mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Maluku.
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai Pilkada Maluku 2029 bukan semata soal siapa yang akan maju.Jauh lebih penting adalah bagaimana figur yang nantinya mendapatkan mandat mampu menjawab persoalan struktural Maluku: pemerataan pembangunan, kualitas pendidikan, lapangan kerja, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya strategis daerah.
Munculnya nama Benhur Watubun dalam percakapan publik merupakan bagian dari dinamika awal tersebut. Namun, perjalanan menuju 2029 masih panjang dan ruang politik masih sangat terbuka bagi munculnya figur maupun gagasan lainnya.
Pada akhirnya, masyarakat akan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih substantif: kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan Maluku untuk menghadapi fase pembangunan berikutnya?
Sebab, tantangan Maluku ke depan bukan hanya bagaimana memilih pemimpin, tetapi bagaimana memastikan pemerintahan mampu bekerja, mengambil keputusan, mengawal kepentingan daerah, dan mengubah potensi besar Maluku menjadi manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)
