Ambon,-Suaratimurnews.com Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku, Basri Damis, menegaskan komitmen seluruh jajaran pengurus untuk bekerja maksimal usai resmi dikukuhkan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PKB Maluku 2026.
Basri menyampaikan, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan amanat besar dari pimpinan partai yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan, seluruh pengurus telah menerima penugasan resmi dari DPP PKB dengan komitmen kerja yang jelas.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sungguh-sungguh sesuai kontrak dan komitmen kinerja yang telah disepakati, guna memperkuat konsolidasi, melayani rakyat, serta menata struktur partai agar lebih solid, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Basri Damis di sela-sela Pengukuhan pengurus DPW Orientasi politik dan Muskerwil DPW PKB provinsi Maluku masa bakti 2026-2031 Swiss -bell hotel Ambon (31/3/2026.)
Menurut dia, PKB Maluku akan terus memperkuat ideologi partai sekaligus membuka diri sebagai partai yang moderat dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan loyalitas kader dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan bukan hanya formalitas, tetapi memikul amanat sejarah untuk menjaga PKB sebagai rumah perjuangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Basri menambahkan, target utama PKB Maluku adalah memenangkan Pemilu 2029 dengan mentransformasi partai menjadi kekuatan politik modern, terbuka, dan responsif.
Capaian pada Pemilu 2024, yakni empat kursi DPRD Provinsi Maluku dan 31 kursi DPRD kabupaten/kota, disebut menjadi modal penting untuk memperluas basis dukungan.
Dalam Muskerwil tersebut, PKB Maluku juga merumuskan program prioritas tahun 2026 serta program masa bakti hingga 2031 sebagai bagian dari implementasi kontrak politik partai.
Selain itu, forum menghasilkan 21 poin rekomendasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dua poin utama yang disoroti yakni perlunya peninjauan kembali kebijakan fiskal nasional agar lebih berpihak pada daerah, serta percepatan kejelasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan.
“Kami menilai pemerintah perlu memperhatikan kembali alokasi anggaran bagi daerah. Jika porsi anggaran terus menyusut, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi tekanan, khususnya di Maluku,” ujarnya.
PKB Maluku juga meminta pemerintah pusat segera menghadirkan kebijakan khusus, termasuk pembentukan badan percepatan pembangunan Maluku dengan dukungan anggaran yang memadai.
“RUU Kepulauan sudah lama diperjuangkan, namun hingga kini belum ada kepastian. Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan daerah kepulauan,” kata Basri.(ST01)
