Ambon -Suaratimurnews.com Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mendesak pemerintah pusat segera membuka kembali kran transfer kewenangan dan fiskal kepada pemerintah daerah. Menurutnya, daerah akan sulit meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika ruang geraknya terus dibatasi.
Desakan itu disampaikan Benhur usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2026 di Bali. Ia mengatakan persoalan yang dihadapi Maluku juga dirasakan banyak daerah lain di Indonesia.
“Kita harus pertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?” kata Benhur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (7/7).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ajakan pemerintah pusat agar daerah mengoptimalkan APBD tidak akan efektif jika pemerintah daerah tidak diberi keleluasaan mengelola potensi dan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru.
Menurut Benhur, pemerintah pusat perlu membuka kembali ruang transfer kewenangan dan fiskal agar daerah memiliki kesempatan berinovasi serta memperkuat kapasitas keuangan daerah.
“Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Transfer harus dibuka supaya ada kreativitas kita di daerah,” ujarnya.
Benhur menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan sulit tercapai apabila kreativitas daerah terus dibatasi.
“Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat,” tegasnya.
Ia menilai Presiden memiliki visi yang baik dalam membangun daerah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum diterjemahkan secara optimal oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden tidak menerjemahkan seluruh instruksi Presiden supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah,” katanya.
Untuk menggambarkan kondisi daerah saat ini, Benhur mengibaratkan pemerintah daerah memiliki semangat besar, tetapi tidak didukung kemampuan akibat keterbatasan kewenangan dan fiskal.
“Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tetapi tenaga ayam,” ujarnya.
Benhur berharap Kementerian Keuangan segera mengambil langkah konkret dengan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah agar inovasi daerah dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Harapan kami sederhana, buka saja kran transfer ke daerah. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan melakukan terobosan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan daerah,” pungkasnya.(ST01)
