Ambon,-Suaratimurnews.com Direktorat Jenderal Prasarana strategis Kementrian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Maluku, sesuai Inpres 08 tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan.
Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku, Conny Y. Lelapary, ST., M.Si, mengatakan program Sekolah Rakyat di Maluku telah berjalan sejak 2025 melalui sekolah rintisan yang tersebar di Ambon, Maluku Tengah, dan Kota Tual.
“Tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen difokuskan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual. Sementara usulan Provinsi Maluku untuk Kota Ambon masih menunggu kesiapan lahan dari pemerintah daerah,” ujar Conny, Y Lelapary ST. M.Si ketika di temui di ruang kerjanya Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan di dua wilayah tersebut ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang, sehingga siswa dari sekolah rintisan bisa segera dipindahkan ke gedung permanen.
Di Kota Tual, sekolah permanen nantinya akan menampung sekitar 100 siswa dari sekolah rintisan jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, rencana penerimaan siswa baru maksimal 270 orang, sehingga total kapasitas awal mencapai sekitar 370 siswa.
Sementara di Maluku Tengah, terdapat 75 siswa jenjang SMP yang akan bergabung, ditambah 270 siswa baru dari seluruh jenjang pendidikan dengan total kapasitas sekitar 345 siswa.
Conny menyebut secara umum progres pembangunan berjalan lancar, meski masih terkendala distribusi material bangunan yang sebagian besar didatangkan dari Surabaya.
“Sebagian besar material fabrikasi dikirim dari Surabaya. Kondisi gelombang tinggi, antrean kapal, hingga proses bongkar muat masih menjadi tantangan di lapangan,” jelasnya.
Untuk mempercepat pekerjaan, jumlah tenaga kerja di masing-masing lokasi kini mencapai sekitar 800 orang dan berpotensi meningkat hingga hampir 900 orang, dengan dukungan sekitar 20 personel TNI di tiap lokasi.
Sekolah Rakyat permanen ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan berasrama,di mana siswa, guru, wali asuh dan wali asrama akan tinggal dalam satu kawasan pendidikan. Setiap sekolah memiliki kapasitas maksimal 1.080 siswa dengan 36 rombongan belajar, terdiri dari SD, SMP, dan SMA masing-masing 12 rombel.
Harapannya Sekolah Rakyat bisa menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan sekaligus membantu pengentasan kemiskinan di Maluku,” Ia juga berharap pemerintah daerah di Maluku Tengah dan Kota Tual dapat menyiapkan pengelolaan operasional serta pemeliharaan setelah pembangunan selesai agar fasilitas tersebut berkelanjutan.(ST01
