Ambon, -Suaratimurnews.com Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Provinsi Maluku periode 2026–2031 resmi dilantik, Kamis (13/8/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi ORI untuk memperkuat peran sebagai wadah masyarakat sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kepengurusan tersebut, Mohamad Tedi Salampessy dipercaya sebagai Ketua DPD ORI Maluku, sementara Soleman Latupono menjabat sebagai sekretaris.
Sekretaris Jenderal ORI Ferry Nuzarli mengatakan pelantikan berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, kehadiran ORI di Maluku diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ferry mengatakan ORI akan menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk mengawal penggunaan anggaran pemerintah agar pelaksanaannya benar-benar berdampak pada kepentingan masyarakat.
“ORI diharapkan menjadi salah satu solusi sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mengawal penggunaan anggaran hingga implementasinya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” kata Ferry.
ORI Tak Akan Jadi Partai Politik
Ferry menegaskan ORI bukan organisasi yang akan berubah menjadi partai politik. Namun, organisasi tersebut tetap membuka ruang bagi kadernya untuk terlibat dalam politik melalui partai-partai yang sudah ada.
“ORI tidak akan pernah menjadi partai politik, tetapi ORI berpolitik. Kita akan mengusung kader-kader kita melalui berbagai partai politik sesuai dengan keinginan masing-masing kader,” ujarnya.
Menurut Ferry, anggota ORI berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari guru, buruh, petani, nelayan, akademisi, profesor, purnawirawan hingga kelompok masyarakat lainnya.Keberagaman tersebut, kata dia, menjadi modal organisasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
ORI juga akan memfasilitasi kader yang ingin masuk ke dunia politik dengan menjembatani komunikasi dengan sejumlah partai politik.
Bidik 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota
Ferry mengatakan salah satu program prioritas ORI adalah memperluas struktur organisasi secara nasional.
ORI menargetkan pembentukan kepengurusan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Penguatan struktur tersebut ditargetkan terus berjalan hingga akhir 2026 dan dilanjutkan sampai 2027.
Selain penguatan organisasi, ORI akan memberikan pendidikan kader mengenai empat pilar kebangsaan dengan menekankan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penguatan wawasan kebangsaan.
Agenda pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian. Ferry mengatakan ORI akan mendorong fungsi pengawasan sosial agar penggunaan uang rakyat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Perkuat Aksi Sosial dan Bantuan Hukum
ORI juga menyiapkan berbagai program sosial, seperti donor darah, pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan kemanusiaan lainnya.
Di bidang hukum, ORI berencana membuka posko bantuan hukum rakyat. Posko tersebut nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi persoalan seperti sengketa tanah, penggusuran, masalah lingkungan hidup hingga berbagai persoalan sosial.Perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak juga masuk dalam agenda organisasi.
Sementara bagi generasi muda, ORI akan memanfaatkan media sosial sebagai ruang komunikasi dan penyampaian aspirasi.
Ferry menilai anak muda memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan politik. Karena itu, ORI ingin hadir di ruang digital untuk mendengar sekaligus merespons berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda.
Ferry kembali menegaskan ORI tidak memiliki agenda mendirikan partai politik baru.
“Kita tidak perlu membuat partai lagi. Partai politik sudah cukup banyak. Yang penting adalah bagaimana kader-kader ORI bisa berkiprah dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur politik yang tersedia,” tegasnya.
Pelantikan DPD ORI Maluku diharapkan menjadi titik awal penguatan gerakan organisasi di daerah sekaligus mempertegas posisi ORI sebagai wadah masyarakat, kontrol sosial, dan penggerak kegiatan sosial untuk kepentingan rakyat.(ST01)
