Ambon,- -Suaratimurnews.com Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Maluku berlangsung khidmat, di halaman kantor Jembatan Merah Putih Senin (17/8/2026).
Upacara yang digelar dalam suasana peringatan kemerdekaan tersebut menampilkan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk pembacaan teks Proklamasi oleh Kepala Balai Penataan Bangunan dan Kawasan Maluku serta pemberian penghargaan kepada insan Kementerian PU.
Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Ir Muh Ulwan Talaohu,ST.MT bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam amanat Mentri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Ulwan menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen dalam menghadirkan negara melalui pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh peserta upacara untuk mendoakan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang beberapa hari sebelumnya terdampak gempa bumi.“Hati dan doa kita juga bersama saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang dua hari lalu diguncang gempa bumi. Semoga seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan kekuatan serta segera mendapatkan pemulihan,” ujarnya.
Menurutnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting agar rakyat Indonesia dapat hidup bermartabat dan menentukan masa depannya di tanah air sendiri.
Dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, ia menyampaikan empat pedoman yang menjadi arah pengabdian pemerintah, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat dan generasi penerus.
Pembangunan Harus Dirasakan Rakyat
Dalam konteks Kementerian PU, Ulwan mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya sederhana: apakah pekerjaan pemerintah benar-benar memudahkan kehidupan rakyat.
“Ukuran kita sederhana. Kita sudah berani memudahkan hidup rakyat dan kita sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat,” katanya.sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain penanganan jaringan irigasi sepanjang sekitar 12,7 kilometer, percepatan penyelesaian 15 bendungan, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
Kementerian PU juga disebut telah menangani lebih dari 1.644 kilometer jalan, sekitar 47,63 kilometer jalan dalam pekerjaan lainnya, serta lebih dari 1.300 jembatan dan jembatan gantung.Pembangunan tersebut, kata dia, bukan semata mengejar angka proyek, melainkan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sekolah, pusat pelayanan, sentra ekonomi dan berbagai kebutuhan dasar.
“Pekerjaan kita belum selesai ketika pekerjaan itu selesai. Pekerjaan kita selesai ketika manfaatnya sampai ke sawah, sampai ke sekolah, sampai ke rumah dan dirasakan rakyat,” tegasnya.
Selain infrastruktur dasar, Kementerian PU juga terus mendukung pembangunan sekolah rakyat serta pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi dan infrastruktur permukiman.
Negara Harus Hadir Saat Bencana
Ulwan menekankan bahwa arti pekerjaan umum paling nyata ketika bencana terjadi.
Ketika jalan terputus, jembatan rusak, sekolah tidak dapat digunakan atau keluarga kehilangan tempat tinggal, masyarakat membutuhkan negara untuk hadir dan bekerja.
“Rakyat membutuhkan negara bekerja,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian PU harus mampu membuka kembali akses jalan, memulihkan fasilitas publik, menyiapkan hunian serta membantu masyarakat kembali menata kehidupan setelah bencana.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada penyelesaian proyek secara administratif. Yang paling penting adalah manfaat yang diterima masyarakat.
Integritas dan Efisiensi Jadi Kunci
Dalam amanat tersebut juga ditekankan pentingnya integritas dalam menjalankan pekerjaan dan mengelola anggaran negara.
Setiap rupiah anggaran pembangunan, kata Ulwan, harus dipastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Jangan ada pemborosan. Perencanaan harus tepat, pekerjaan harus tepat mutu dan setiap pembangunan harus memberikan manfaat,” katanya.
Ia menegaskan, orientasi pembangunan bukan mencari proyek yang paling besar, melainkan manfaat yang paling besar bagi rakyat.
“Kita bukan mencari proyek yang paling besar. Yang kita cari adalah manfaat yang paling besar untuk rakyat,” tegasnya.
Integritas, menurutnya, merupakan bagian penting dari amanah dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Setiap insan Kementerian PU diminta bekerja dengan jujur, tidak mengambil hak yang bukan miliknya, serta mencegah penyimpangan.
Di sisi lain, aparatur juga dituntut bekerja cepat tanpa ceroboh dan tidak mengorbankan mutu.
“Kita harus cepat, tetapi tidak ceroboh. Tidak mengorbankan mutu. Kita mencari jalan keluar, tetapi tidak mencari jalan pintas yang melanggar aturan,” ujarnya.
Mengisi Kemerdekaan dengan Kerja
Menutup amanatnya, Ulwan mengingatkan bahwa para pendahulu bangsa telah memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Tugas generasi saat ini adalah memastikan republik terus hadir untuk rakyat.
“Republik ini tidak hanya berdiri, tetapi harus terus hadir untuk rakyat yang membutuhkan tempat belajar, hadir ketika wilayah yang jauh membutuhkan jalan untuk maju, dan hadir ketika rakyat tertimpa bencana dan membutuhkan negaranya,” katanya.
Ia mengajak seluruh insan Kementerian PU menjadikan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat pengabdian melalui kerja nyata, integritas dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
“Itulah Indonesia yang merawat. Itulah pembangunan yang adil. Dan dari sanalah kemakmuran harus tumbuh,” ujarnya.
Upacara kemudian ditutup dengan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia, memperkuat persatuan serta membimbing seluruh pengabdian kepada negeri.(ST01)
