Ambon, -Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (21/4/2026).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ, Wellem Kurnala, mengatakan penurunan PAD tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut dia, hal itu berkaitan langsung dengan kinerja birokrasi dalam menggali potensi ekonomi daerah.
“Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” kata Kurnala kepada wartawan usai rapat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada laporan administratif, tetapi perlu mengidentifikasi akar persoalan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang disoroti antara lain rendahnya inovasi, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya pengelolaan sumber pendapatan.
Kurnala mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap sektor-sektor penghasil PAD.
Selain itu, DPRD juga menilai masih banyak aset daerah yang belum dikelola secara optimal. Padahal, aset tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan jika ditata dengan baik.
Salah satu yang disorot adalah pengelolaan Pasar Mardika. Menurut Kurnala, kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kawasan tersebut belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
“Kalau UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka libatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” ujarnya.
DPRD juga meminta pemerintah provinsi untuk mendorong pengembangan sektor strategis, termasuk proyek Blok Masela serta investasi lainnya, agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Pansus menegaskan, tanpa langkah pembenahan yang menyeluruh, penurunan PAD berpotensi berlanjut dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik.(ST01)
