Ambon–Suaratimurnews.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM menggandeng kalangan akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
Langkah tersebut diwujudkan melalui forum audiensi yang digelar bersama Rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan itu bertujuan menghimpun kajian ilmiah dari para pakar lintas disiplin sebagai landasan perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan Gunung Botak ke depan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, mengatakan kajian akademis tersebut diharapkan menjadi pendukung ilmiah bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun kebijakan pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan.
“Harapannya agar harmonisasi peran perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Jeffri.
Ia menjelaskan, pengelolaan pertambangan di Blok Gunung Botak saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Operasional di kawasan tersebut dilakukan oleh sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan masih bergantung pada pihak lain yang memiliki modal serta teknologi pengolahan dan pemurnian.
Menurut Jeffri, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan pertambangan rakyat dan berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan kerja maupun pencemaran lingkungan.
“Penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Jeffri menegaskan, upaya melibatkan kalangan akademisi merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan prinsip Good Mining Practice.
Pendekatan berbasis kajian ilmiah dinilai penting untuk memetakan berbagai dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, sosial budaya hingga kelestarian lingkungan.
Ia menyebut Gunung Botak merupakan aset strategis nasional yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
Karena itu, kebijakan yang akan ditempuh nantinya harus mempertimbangkan pilihan dengan risiko paling kecil terhadap lingkungan, stabilitas sosial, dan penerimaan negara.
“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” kata Jeffri.
Dia berharap kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi tersebut dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, sehingga pengelolaan pertambangan Gunung Botak dapat berlangsung secara adil, legal, dan memberikan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat.(*)
