Ambon –Suaratimurnewscom Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan sejumlah catatan strategis.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD Perubahan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/9/2025).
Ketua Fraksi PKB, Mumin Refra, menegaskan dukungan fraksinya didasarkan pada komitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pengelolaan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fraksi PKB menerima, namun dengan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian eksekutif dalam implementasi nantinya,” ujar Mumin.
Catatan Fraksi PKB
1. Pertumbuhan Ekonomi
Fraksi PKB mendorong kebijakan yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Maluku.
2. Prioritas Pembangunan
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor industri daerah.
Peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
Mendorong investasi, pariwisata, dan akses transportasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
3. Infrastruktur
Fraksi menekankan pentingnya pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan guna menunjang konektivitas antarwilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
4. Pengelolaan Anggaran
Fraksi menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, dengan fokus pada serapan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Pemanfaatan Potensi Daerah
Optimalisasi sumber daya alam didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Mumin menambahkan, seluruh catatan itu diharapkan dapat diwujudkan secara konkret dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025.
“Kami berharap catatan yang kami sampaikan tidak hanya menjadi pertimbangan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan anggaran nantinya,” tegasnya.(*)
