Ambon –Suaratimurnews.com Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI-P, Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD Maluku di ruang sidang utama Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/9/2025).
Menurut Alhidayat, penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama setelah adanya penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp215 miliar.
“Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah menerapkan strategi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Fraksi PDI-P mengusulkan agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, fraksi juga menyoroti turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berdampak pada struktur penerimaan RAPBD. Kinerja BUMD menjadi perhatian khusus, mengingat kontribusinya terhadap PAD belum optimal.
“Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, berbasis kompetensi direksi, dan struktur manajemen yang efektif agar target pendapatan bisa tercapai,” kata Alhidayat.
Ia menambahkan, pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan berkualitas serta berorientasi pada hasil.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan tersebut mencerminkan dorongan untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang efisien, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperkuat peran BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.(*)
