Ambon ,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyoroti kerusakan talud pantai dan buruknya sistem drainase di sejumlah wilayah, khususnya di kampung halamannya. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana dengan BPBD Maluku, Dinas PU, BPJN dan BWS Maluku.
Allan mendesak agar penanganan infrastruktur dilakukan segera tanpa menunggu perubahan anggaran.
“Di kampung saya itu ada talud di wilayah pantai. Sekarang musim Timur, dan talud yang lama sudah rusak semua, terkikis ombak. Sisa mungkin dua meter.
Apalagi ada rumah-rumah warga yang hampir jatuh,” ujar Allan Lohy di hadapan Kepala BPBD Maluku, Dinas PUPR, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku diruang komisi III Rabu 16/7/2025)
Ia menuturkan, sejumlah warga telah direlokasi karena berada di zona bahaya. Namun, sebagian lainnya masih bertahan karena keterbatasan lahan dan anggaran.
“Kalau bisa, segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemarin itu sempat salah teknis, masuk ke Cipta Karya padahal tidak sesuai kewenangan.
Sekarang jangan sampai tunggu perubahan anggaran lagi. Kalau kampung saya rusak terus, masyarakat harus sampaikan apa nanti?” tegasnya.
Tak hanya talud, politisi partai Gerindra Maluku asal Dapil Maluku Tengah ini juga menyoroti persoalan drainase di beberapa desa yang posisinya lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga rawan banjir saat musim hujan.
“Saat hujan deras, air tidak bisa mengalir,karena kampungnya lebih rendah dari jalan aspal. Harus bangun saluran air yang memadai. Ini harus jadi perhatian. Jangan tunggu kampungnya kena bencana dulu,” kata Alan.
Ia menegaskan, penanganan infrastruktur semacam ini bukan semata urusan proyek fisik, melainkan bagian dari upaya mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat.
“Ini bukan soal proyek, ini soal keselamatan masyarakat. Tolong dicatat baik-baik. Kalau kita lambat, masyarakat yang jadi korban. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(ST01)
