BI Pastikan Inflasi Maluku November 2023 Terkendali

oleh -142 Dilihat

Ambon, Suaratmurnews.com Mengacu pada rilis BPS, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota di Provinsi Maluku pada November 2023 tetap terkendali, meskipun mengalami peningkatan pada level yang relatif terbatas.

Pada bulan November 2023, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan sebesar 0,50% (mtm). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan Oktober 2023 yang juga mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm) .ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah dalam penjelasan pers yang diterima media ini Selasa (5/12/2023)

Menurutnya realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm). Secara spasial, tekanan inflasi berasal dari Kota Ambon dengan inflasi sebesar 0,57% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,39% (mtm).

Di sisi lain, Kota Tual pada bulan November 2023 terjadi deflasi sebesar -0,51% (mtm), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar -1,08% (mtm).

Secara kelompok, tekanan harga yang meningkat utamanya bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi pada bulan November 2023. Tercatat kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm).

Tekanan inflasi bersumber dari komoditas hortikultura, antara lain Cabai Rawit, Beras, dan Buncis yang mengalami inflasi 55,33% (mtm); 0,50% (mtm); dan 18,21% (mtm). Peningkatan inflasi komoditas hortikultura khususnya Cabai Rawit utamanya masih merupakan dampak dari El Nino yang masih melanda wilayah sentra produksi pemasok di Maluku mengakibatkan berkurangnya volume pasokan yang masuk ke Maluku.

Tak hanya itu tekanan inflasi di Maluku juga bersumber dari tekanan inflasi kelompok Transportasi. Pada bulan November 2023, komoditas Tarif Angkutan Udara mengalami peningkatan dengan angka inflasi sebesar 7,13% (mtm), dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,83% (mtm).

Peningkatan dari sisi angkutan udara sejalan dengan periode puncak wisata dan mulai memasukinya musim liburan HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, yang mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa khususnya dari sisi angkutan udara.

Selain itu tetap tingginya harga avtur secara bulanan pada November 2023 turut pula mendorong harga angkutan udara pada level yang lebih tinggi. Namun demikian, inflasi kelompok transportasi mengalami penurunan dari sebesar 1,96% (mtm) pada bulan Oktober 2023 menjadi sebesar sebesar 1,83 % (mtm) pada bulan November 2023.

Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi berasal dari komoditas bensin yang mengalami deflasi sebesar -0,21% (mtm). Terjadinya deflasi pada komoditas bensin diakibatkan oleh penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat per 1 November 2023.

Secara tahunan, pada bulan November 2023, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku mengalami penurunan. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,96% (yoy), menurun dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,62% (yoy).

Dia mengaku Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 2,86% (yoy). Namun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut masih berada pada sasaran inflasi Nasional tahun 2023 yang ditetapkan pada rentang 3,0+1% (yoy).

Meskipun mengalami inflasi, pada bulan November 2023 tingkat inflasi di Provinsi Maluku tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil peran sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus memperkuat berbagai upaya sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Untuk menghadapi risiko kedepan khususnya dari El Nino dan peningkatan permintaan pada HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus merumuskan berbagai strategi untuk meredam risiko tekanan inflasi ke depan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan pada bulan November 2023 adalah kegiatan operasi pasar, realisasi impor beras, rapat penguatan TPIP/TPID dan GNPIP, dan juga realisasi subsidi ongkos angkut untuk distributor komoditas pangan strategis.”ungkapnya (*)