Ambon, -Suaratimurnews.com Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku , Anos Yeremias menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku yang di pimpinan oleh Murad Ismail dan Bernabas Natanel Orno ini yang paling terburuk saat ini dari yang sebelumnya.
Demikian di sampaikan Yeremias saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Dalam rangka penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 , di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, kamis (16/11/2023).
Sampai hari Ini kami bersyukur, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS . Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali, tetapi ada, ungkap Anos.
Ini membuktikan bahwa di akhir kepemimpinan Pemerintahan ini sesuai dengan penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini ternyata memang “Lebih buruk saat ini dari Pemerintahan sebelum- sebelumnya dan Ini menjadi catatan “.
Selanjutnya Anos juga katakan bahwa, terkait dengan pembahasan KUA-PPAS, kami berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu harus ada. Kami menduga juga bahwa keterlambatan dokumen ini karena kelalaian TAPD .
“Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tidak lagi meninggalkan Daerah untuk berlama-lama “. Kesalnya.
Anos juga berharap di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019 – 2024 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 ini, maka di harapkan KUA-PPAS ini tergambar Visi dan Misi yang sudah di sampaikan dalam masa-masa kampanye yang juga di tuangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangan sampai melenceng lagi .
Karena nantinya kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan . untuk itu di penghujung masa jabatan ini , minimal Visi dan Misi yang belum sempat di laksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024.
Anos memberikan contoh , Ramah Sakit harus bagus, Kemudian Sekolah-sekolah juga harus bagus dan penempatan Kepala Sekolah harus sesuai dengan latar belakang Pendidikan mereka.
Jangan sampai Sekolah Teknis misalnya, di Kepalai oleh sarjana Olahraga dan juga yang lainnya, ungkap Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya itu.
Anos juga singgung terkait dengan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku ke Makariki Maluku Tengah (Malteng).
Ini memang ironis, tapi Pemindahan Ibu Kota ini juga mestinya harus tergambar dalam APBD Tahun 2024 yang akan datang.
“Karena yang namanya janji sampai kapanpun kalau kita belum selesaikan ini janji tentu ini menjadi catatan bagi kita sebelumnya kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa lalu akan di tanyakan, disana apa yang kamu lakukan selama kamu dalam jabatan . baik sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur “, ungkapnya.(*)
