Saumlaki, – Suaratmurnews.com Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan membangun kembali (merekonstruksi) sejumlah fasilitas warga dan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rusak akibat gempa magnitudo (M) 7,5 pada Selasa (10/1/2023) pukul 02.47 WIT.
“Ini sebagai wujud perhatian Pemerintah pusat atas perintah bapak Presiden Joko Widodo. Meskipun gempa beberapa hari yang lalu akibatnya tidak begitu masif ditandai dengan tidak adanya korban jiwa yang secara langsung akibat gempa, tetapi tentu saja Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haknya sama dengan daerah-daerah,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, usai meninjau sejumlah fasilitas yang rusak akibat gempa di Saumlaki, Kamis (12/1/2023).
Dikatakan, sama seperti daerah lain yang baru saja terjadi gempa besar, pemerintah pusat akan membantu pembangunan rumah warga yang rusak berat senilai Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan untuk yang rusak ringan Rp15 juta.
Dalam pemberian bantuan ini, pemerintah akan menggunakan parameter untuk menentukan penyaluran nilai bantuan melalui verifikasi Kementerian PUPR atas laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Untuk itu, data yang dihimpun oleh pemerintah daerah segera dilaporkan ke pusat, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, pembangunan rumah kembali masyarakat yang terdampak ini bisa segera dilakukan,” katanya.
Letjen Suharyanto katakan, status tanggap darurat telah ditetapkan Gubernur Maluku melalui Surat Keputusan No 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023.
Walaupun tidak ada pengungsi karena rata-rata masyarakat mengungsi ke rumah keluarganya, tetapi pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan cara membantu logistik siap pakai yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat terdampak senilai Rp250 juta, yang secara teknis akan disalurkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kemudian, untuk operasional harian selama tanggap darurat, Pemerintah pusat memberikan bantuan senilai Rp350juta.
“Barangkali ditanggap darurat itu masih ada yang perlu dilakukan ya ….terkaitnya evakuasi membantu masyarakat. Ini pun kami berikan anggaran operasional 350 juta itu yang bisa kita sampaikan kepada korban. Tentang satu korban meninggal saat menyelam, kami belum bisa memastikan apakah karena akibat gempa atau tidak? Tetapi tentu saja menjadi perhatian. Saya monitor, nanti dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten memberikan santunan,” tambahnya.
Letjen TNI Suharyanto memastikan, proses rekonstruksi pasca gempa di Tanimbar akan dilakukan secepatnya.
Dia meminta aparat kepolisian dan TNI di daerah untuk membantu pemerintah daerah sehingga prosesnya berjalan tepat waktu yang ditargetkan.
“Berulang kali saya sampaikan kepada Pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk membantu melakukan pendataan. Di tempat-tempat lain itu kadang lambatnya karena pendataan. Makanya saya sampaikan ke Bupati dan jajaran sudah segera dilaporkan data yang ada. Kalaupun nanti harus dua tahap tidak apa-apa, yang penting sudah pasti sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak terlalu lama menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
Pantauan di lapangan, Letjen TNI Suharyanto dan rombongan dari Jakarta serta rombongan pimpinan TNI – Polri Maluku tiba di Saumlaki, Kamis (12/1/2023) siang dan langsung meninjau sejumlah rumah warga yang rusak di kota Saumlaki dan sekitarnya.
Selain itu, mereka juga meninjau fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat gempa seperti lapangan upacara Mandriak dan Puskesmas Saumlaki.
Usai melakukan pemantauan langsung, Suharyo dan rombongan yang didamping forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Kepulauan Tanimbar itu mengunjungi gabungan posko bencana di markas Kodim 1507/Saumlaki dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Penjabat Bupati setempat Daniel Edward Indey(*)
