Malra.- Suaratimurnews.com Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun memberi peringatan keras kepada pihak kontraktor pelaksana yang membangun jembatan Dian Pulau-Tetoatt, kecamatan Hoat sorbay, kabupaten Maluku tenggara (Malra), untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan memperhatikan mutu pekerjaan.
Peringatan ini dilakukan Watubun, mengingat jembatan tersebut merupakan akses satu satunya penghubung ibu kota kabupaten dengan daerah lain yang telah beberapa tahun mangkrak karena keterbatasan anggaran dan ulah nakal kontraktor sebelumnya.
“Untuk masalah ini Fraksi PDI-Perjuangan DPRD maluku akan bersikap tegas dan keras terkait tanggung jawab kontraktor pelaksana,” ungkap Watubun, Jumat (06/05).
Diketahui penyelesaian jembatan Dipul-Tetoat tahun 2022 menggunakan APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 7 Miliar. Karena itu perlu pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran mengingat saat ini pengerjaan hanya tinggal penyambungan erection dan hot mix yang belum rampung.
Watubun mengingatkan kontraktor agar bisa menyelesaikan tepat waktu agar jangan sampai ada penyelewengan atau mark up.
” Proyek ini mangkrak dari zaman gubernur Pak Said Assegaff dan di selesaikan oleh Pak Murad Ismail di periode ini. Karena itu, diharapkan kontraktor pelaksana lebih bertanggung jawab, karena spesifikasi dari jembatan ini rumit, tentunya kualitasnya harus tetap dijaga” harap Watubun.
Ditambahkan jika Fraksi PDI Perjuangan tidak akan mentolerir dengan alasan apapun. Karena itu, dirinya meminta Pemprov melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), segera memblacklist atau mendaftar hitamkan kontraktor nakal karena menyangkut anggaran negara.
” Kalau ada kontraktor nakal maka Dinas PUPR jangan lagi memberikan pekerjaan atau proyek kepada pihak-pihak yang buruk kualitas pekerjaannya. Hasil kerja yang baik menunjang pemerintah dan membantu masyarakat, sebaliknya hasil kerja yang buruk pasti menyusahkan pemerintah dan masyarakat ” tandasnya.(*)
