Ambon –Suaratimurnews.com Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemda Malteng) dinilai acuh dalam penyelesaian konflik negeri bertetangga Kariu – Pelauw.
Hal ini terbukti, pasca konflik sosial 26 februari lalu, hingga kini belum ada langkah strategis apapun yang dilakukan Pemda Malteng dibawah kepemimpinan Abua Tuasikal selaku Bupati untuk merajut perdamaian antar kedua negeri yang berada di kecamatan pulau Haruku itu.
“Ini menjadi tanggungjawab Pemda Malteng, mereka yang harus membentuk tim, berinisiatif menggagas perdamaian, dan bisa membawa pulang masyarakat kariu di pengungsian ke negerinya. Namun sejak 26 februari sampai hari ini kelihatan bahwa Pemda Malteng tidak melakukan sesuatu.
Terlihat Pemprov Maluku sudah membentuk tim, namun Pemda sampai hari ini belum ada,”ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno usai rapat bersama Pemda Maluku bahas perdamaian Kariu-Pelauw, di balai rakyat, karang panjang, Ambon, senin (18/04/2022).
Menyikapi hal tersebut, pihakanya telah mendorong Pemprov Maluku melakukan koordinasi bersama Pemda Maluku untuk berinisiatif membentuk tim.
“Ini patut diselesaikan, supaya tim Pemda Malteng ini bisa berkoordinasi baik Pemda Maluku, TNI-Polri termasuk pimpinan DPRD, supaya proses ini bergerak, jangan hanya diam ditempat,”ucapnya.
Menurut Wenno, jika hal ini terus di diamkan begitu saja, maka akan menambah Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku, dalam hal proses pengamanan, yang tentunya membutuhkan anggaran yang begitu besar.
“Saat ini aparat TNI-Polri yang ada disana sudah 400 personil, dalam 3 bulan saja menghabiskan Rp1,2 miliar, ini menjadi beban kita, mau sampai kapan kita membiayai ini. APBD kita akan habis, karena itu jalan terbaik pemda Provionsi membantu supaya pemda Malteng bergerak cepat, sehingga proses perdamaian terwujud, masyarakat Kariu bisa kembali ke kampung halaman,”pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie mengatakan akan membantu berkoordinasi dengan Pemda Maluku untuk secepatnya melakukan langkah-langkah percepatan penanganan konflik negeri bertetangga ini.
“Kita tidak bisa tinggal diam, mari kita bersatu, tadi juga ada kesimpulan akan ada rapat gabungan pemprov Maluku, DPRD, Pemda dan DPRD Malteng, Kapolda dan Pangdam untuk mencari langkah strategis yang tetap dalam penyelesaian konflik Kariu agar tidak berlama-lama di daerah pengungsian,”tuturnya.
Terkait anggaran pengamanan, pihaknya tetap merespon sesuai mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.(*)
