DPRD Maluku Bakal Panggil Kadishub dan Kadis KKP Bahas Kejelasan LIN dan ANP

oleh -554 Dilihat
Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut

Ambon –Suaratimurnews.com  Rencana pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) yang berlokasi di Desa Waai-Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon hingga kini belum ada kejelasan.

Pasalnya Pemerintah Pusat melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan pertemuan delapan Anggota DPD dan DPR RI Dapil Maluku telah mengutarakan pembatalan kedua proyek strategis nasional itu.

Namun dilain sisi Pemerintah Provinsi Maluku melalui Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat mengkalim kedua proyek dimaksud tetap jalan dan sementara dalam proses. Bahkan Pemerintah Pusat sudah bergerak agar ANP segera dibangun untuk mendukung Maluku sebagai LIN.

Sebagai tindaklanjut, DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan, Dinas Kelautan & Perikanan, guna mempertanyakan kejelasan pasti kelanjutan pembangunan kedua proyek dimaksud,

“Sampai hati ini persoalan itu masih dipercakapkan ditingkat komisi, nanti setelah selesai pengawasan, kita rencanakan agendakan melalui komisi II untuk rapat dengan dinas terkait untuk memastikan sampai sejauh mana proses yang dilakukan komisi dengan dinas dalam rangka membicarakan hal ini,”ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan diruang kerjanya, senin (21/03/2022).

Dikatakan, dari hasil tersebut, baru bisa diambil langkah selanjutnya guna membicarakan bersama pemerintah pusat terkait pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, apakah kedua proyek tersebut telah dibatalkan atau tidak.

Sementara itu, Presidium Anak Muda Maluku (PAMA) Rizal Sangadji mengungkapkan pembatalan ANP dan LIN belum pasti, dikarenakan hingga kini Pemerintah Pusat belum memberikan pernyataan resmi. Bahkan putra Maluku yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta melalui laman media sosial mengungkapkan tidak ada pembatalan.

“Saya kira memang harus ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan maupun Bappenas terkait hal ini, sehingga tidak membuat masyarakat Maluku gelisah akan hal ini,”pintanya.

Rizal berharap Pemda Maluku bersama delapan legislator di DPR dan DPD RI bisa bersinergi untuk mengawal rencana pembangunan proyek strategis nasional ini.

“Saya kira keterangan dari Pemda bahwa belum dibatalkan tentu kita apresiasi, karena bagaimana pun sampai hari ini mereka terus bekerja keras untuk memastikan kedua proyek ini bisa berjalan,”ucapnya.

Menurut Rizal yang juga selaku Pemerhati Pembangunan Maluku ini, jika kedua proyek dimaksud dapat terlaksana dengan baik, maka akan berdampak baik, selain menyerap tenaga kerja 10-20 ribu orang, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Kita jangan pesimis, tetapi harus optimis, bahwa proyek ini tetap akan dibangun Maluku,”pungkasnya.(*)