Dukung Swasembada Pangan, Pemprov Maluku Usulkan Empat Penanganan Irigasi Lewat Inpres

oleh -14 Dilihat

Ambon, -Suaratimurnews.com Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengusulkan empat kegiatan penanganan daerah irigasi di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi.

Usulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan fungsi infrastruktur irigasi, memulihkan kapasitas jaringan pengairan, serta memperluas layanan air bagi lahan pertanian guna mendukung program swasembada pangan nasional di Provinsi Maluku.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Maluku, Rivai Notanubun, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa usulan penanganan irigasi tersebut mengacu pada pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 14 Tahun 2015.

Menurutnya, terdapat sejumlah daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku dan secara fungsional selama ini dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian.

Di Pulau Buru, terdapat tiga daerah irigasi yang selama ini menjadi perhatian dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan, yakni Daerah Irigasi Waimeten, Wait ele, dan Wailata. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat Daerah Irigasi Waitonipa dan Waisari Putih.

Rivai menjelaskan, pada tahap pertama, Pemprov Maluku melalui usulan gubernur mengajukan penanganan jaringan irigasi di dua lokasi di Pulau Buru, yakni Daerah Irigasi Waimeten dan Waitele.

Penanganan yang diusulkan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi utama dan sekunder. Daerah Irigasi Waimeten memiliki potensi layanan sekitar 310 hektare, sedangkan Daerah Irigasi Waitele sekitar 19 hektare.

Untuk mendukung pekerjaan tersebut, anggaran yang diusulkan masing-masing sebesar Rp8 miliar untuk Waimeten dan Rp13 miliar untuk Waitele.

“Untuk dua kegiatan di Pulau Buru ini, proses verifikasi sudah selesai. Pelaksanaannya direncanakan melalui Balai Wilayah Sungai pada akhir November 2026, sebagaimana disampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku,” jelasnya.

Selanjutnya, pada tahap kedua, Pemprov Maluku kembali mengusulkan empat kegiatan penanganan infrastruktur irigasi. Dua di antaranya merupakan penanganan lanjutan di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Daerah Irigasi Waesari Putih dan Waitonipa.

Untuk Daerah Irigasi Waesari Putih, skema penanganan yang diusulkan mencakup pembangunan atau penanganan bangunan utama (bendung), bangunan pelengkap, jaringan irigasi utama, serta jaringan tersier. Areal pertanian yang ditargetkan terlayani mencapai lebih dari 600 hektare, dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp30 miliar.

Sementara itu, pada Daerah Irigasi Waitonipa, usulan penanganan difokuskan pada peningkatan jaringan irigasi secara menyeluruh, mulai dari jaringan utama, primer, sekunder hingga tersier.

Melalui kegiatan tersebut, ditargetkan sekitar 350 hektare lahan pertanian dapat terlayani dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp19 miliar.

Rivai mengatakan, seluruh usulan kegiatan tahap kedua tersebut telah melalui proses verifikasi antara tim teknis Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai.

“Untuk saat ini proses verifikasi di tingkat Balai Wilayah Sungai sudah selesai. Kami tinggal menunggu jadwal verifikasi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan setelah proses tersebut, kegiatan yang diusulkan dapat direalisasikan pada tahun 2027 melalui Inpres tahap kedua,” ujarnya.

Ia menegaskan, prioritas penanganan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Maluku dalam memperkuat sektor pertanian dan mendukung program strategis Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan swasembada pangan.

Menurutnya, ada empat sasaran utama yang ingin dicapai melalui program tersebut. Pertama, memastikan bendung dan bangunan utama irigasi dapat berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.

Kedua, memulihkan kapasitas jaringan irigasi agar distribusi air berjalan optimal. Ketiga, meningkatkan luas areal pertanian yang mendapatkan layanan irigasi. Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur pertanian di Maluku.

“Melalui program Inpres ini, kita berharap infrastruktur irigasi semakin baik, layanan air untuk pertanian meningkat, dan pada akhirnya dapat mendukung program Bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Provinsi Maluku,” tutup Rivai.(ST01)