Rovik Afifudin Dorong Rakor Teknis PU dan BPJN, Sinkronisasi Perencanaan Jalan di Maluku Harus Diperkuat

oleh -27 Dilihat
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; sv:16.2.13.3.W20; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 34;

Ambon,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, kabupaten/kota, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Maluku yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).

Menurut Rovik, selama ini usulan pembangunan jalan umumnya berangkat dari kebutuhan dan perencanaan pemerintah kabupaten/kota. Namun, proses tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan BPJN agar perencanaan yang diajukan memenuhi standar teknis.

Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan data infrastruktur jalan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Karena itu, Rovik mengusulkan agar Dinas PU Provinsi Maluku memfasilitasi rapat koordinasi teknis (rakornis) dengan melibatkan seluruh Dinas PU kabupaten/kota serta BPJN Maluku.

“Perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU provinsi bersama seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan melibatkan Balai. Hal yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Rovik berharap usulan tersebut dapat diteruskan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Selain sinkronisasi perencanaan, ia juga menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran untuk pengurusan izin akses jalan yang melintasi kawasan hutan lindung.

Menurutnya, kelengkapan dokumen perizinan tersebut penting agar usulan pembangunan infrastruktur tidak hanya dapat diperjuangkan melalui satu skema pendanaan, tetapi juga berpeluang diajukan melalui sumber pembiayaan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Rovik turut menyoroti pentingnya pembangunan ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah Kota Ambon.

Ia berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat dan tidak terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Kami pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menyatakan sependapat dengan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jalan di Maluku.

Ulwan mengatakan, BPJN juga menginginkan adanya sistem jaringan jalan yang terintegrasi di Maluku. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan sinkron menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan maupun pengusulan program pembangunan.

Ia menjelaskan, persoalan yang kerap ditemukan bukan hanya terkait ketersediaan data, tetapi juga ketidaksesuaian data antara dokumen perencanaan di tingkat pusat dan kondisi di lapangan.

“Memang kami sepakat, karena ini juga menjadi perhatian besar bagi kami di Balai. Kami ingin Maluku memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron,” jelas Ulwan.

Ia mencontohkan, usulan dari daerah terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun data yang dimiliki masing-masing instansi. Perbedaan tersebut dapat menjadi kendala dalam proses pengukuran, verifikasi, hingga pengusulan program.

Karena itu, BPJN Maluku mendukung gagasan pembentukan forum koordinasi teknis yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJN untuk menyelaraskan data serta perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas usulan pembangunan, mempercepat penanganan ruas jalan prioritas, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Maluku berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan standar teknis yang berlaku.(ST01)