Ambon,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti kondisi 102 embung yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Maluku. Infrastruktur sumber daya air yang dibangun untuk menunjang sektor pertanian tersebut dinilai belum berfungsi optimal akibat lemahnya pemeliharaan.
Anos menegaskan, target mewujudkan swasembada pangan di Maluku akan sulit tercapai apabila infrastruktur pendukung pertanian yang telah dibangun pemerintah justru dibiarkan terbengkalai.
Karena itu, ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku lebih serius memperhatikan pemeliharaan dan optimalisasi fungsi embung, sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air mendapat alokasi dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Anos dalam rapat optimalisasi infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan di Maluku yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Anos mengungkapkan, dari total 102 embung yang tersebar di Maluku, sebagian di antaranya tidak lagi memberikan manfaat maksimal karena tidak mendapatkan perawatan secara memadai.
“Ada 102 embung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ada yang sudah menjadi menara daging karena perawatannya tidak bagus. Bagaimana mungkin kita mau swasembada pangan kalau infrastruktur yang sudah dibangun masih saja dibiarkan menjadi menara daging,” tegasnya.
Menurut Anos, embung seharusnya menjadi infrastruktur strategis untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama di wilayah yang menghadapi persoalan keterbatasan sumber air.
Ia juga meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air memperhatikan karakteristik geografis Maluku. Pasalnya, kebutuhan air di kawasan Tenggara Raya memiliki kondisi berbeda dengan wilayah Pulau Seram maupun Pulau Buru.
Anos mengusulkan sejumlah kawasan potensial pertanian, seperti Kairatu hingga Waihatu, serta wilayah Seram Utara mulai dari Kine hingga Seram Timur, Jakarta Baru dan Sumber Agung, agar menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur air.
Khusus kawasan tersebut, ia mendorong agar pembangunan bendungan turut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang, bukan semata-mata berfokus pada penambahan jumlah embung.
Selain persoalan embung, Anos turut meminta kejelasan mengenai pemeliharaan infrastruktur di kawasan Bendungan Way Apu, Pulau Buru, serta perkembangan pembangunan Bendung Waigeren.
Ia menekankan, setiap pembangunan infrastruktur sumber daya air harus disertai perencanaan pemeliharaan yang terukur dan berkelanjutan. Tanpa itu, investasi pemerintah berisiko kehilangan manfaat karena fasilitas yang dibangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Anos berharap, optimalisasi infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan pangan di Maluku.
Ditambahkan keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi harus diukur dari kemampuan fasilitas tersebut menyediakan air, mendukung aktivitas petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.(ST01)
