Ambon–Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, pulau-pulau terluar, dan daerah terpencil.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan sistem pelayanan publik yang berbeda dengan daerah kontinental.
Hal tersebut disampaikan Richard kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kondisi geografis Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal, merata, dan mudah dijangkau.
“Perbedaan pelayanan publik antara wilayah kontinental dan wilayah kepulauan itu berbeda. Karena itu, kita sangat konsen bagaimana mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan publik agar ke depan pelayanan yang diberikan penyelenggara bisa maksimal dan benar-benar menjangkau masyarakat,” tegas Richard.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam Ranperda tersebut adalah memastikan masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau tidak terus mengalami hambatan dalam mengakses layanan pemerintahan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pelayanan administrasi kependudukan melalui Dukcapil, pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial, serta wilayah yang belum memiliki akses transportasi darat, laut maupun udara secara memadai.
Menurut Richard, pemerintah daerah perlu menghadirkan terobosan pelayanan agar masyarakat di wilayah terisolasi tetap memperoleh hak pelayanan dasar tanpa harus menanggung beban jarak dan biaya yang besar.
Dalam proses penyusunan regulasi, Bapemperda DPRD Maluku telah melaksanakan uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Masukan dihimpun dari kalangan Pascasarjana Hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa hingga lembaga Ombudsman.
Berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Maluku.
Richard mengatakan, tahapan yang sedang dilakukan mencakup pra-penyelarasan untuk menyamakan persepsi dan konsep antara Bapemperda dengan tim penyusun.
Pembahasan juga mencakup sinkronisasi substansi peraturan perundang-undangan, penggunaan istilah hukum, hingga pengaturan sistem pelayanan publik, termasuk pelayanan berbasis elektronik.
“Kita melakukan pra-penyelarasan. Konsep berpikir harus disamakan terlebih dahulu melalui diskusi bersama Bapemperda, mulai dari penyusunan, undang-undang, sampai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah, termasuk sistem pelayanan dan sistem pelayanan berbasis elektronik,” jelasnya.
Lebih jauh, Richard mengungkapkan Ranperda Pelayanan Publik dirancang sebagai regulasi umum yang dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Meski demikian, penerapannya tetap memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan kebijakan teknis dengan kondisi geografis, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Maluku diharapkan memiliki arah dan standar yang selaras, tanpa mengabaikan perbedaan kondisi antarwilayah.
DPRD Maluku berharap kehadiran Perda Pelayanan Publik nantinya mampu memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan.
Lebih dari sekadar regulasi, perda ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, pemerataan pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar.(*)
