Ambon,-Suaratimurnews.com Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) yang tidak sah di lingkungan pemerintahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon dengan menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 10 November 2026.
Proses pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin 9 November 2026. Ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, melalui rilis yang diterima media ini Kamis (12/11/2026).
Menurut Hendrik, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara dan daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” demikian penegasan dalam keterangan pers Pemkot Ambon.
Dalam laporan pengaduan tersebut, terdapat sejumlah poin yang meminta perhatian aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Ketiga, status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak tersebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski telah menyampaikan pengaduan, Pemkot Ambon menegaskan bahwa prosesnya masih berada pada tahap awal.
Bagian Hukum Setda Kota Ambon saat ini masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.
Tahapan tersebut mencakup kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
“Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian,” demikian dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Pemkot Ambon juga menyatakan menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan ini.Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pengaduan diserahkan kepada aparat berwenang untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah turut menegaskan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pemkot Ambon mengajak masyarakat dan media massa untuk tetap mengedepankan ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Pemerintah memastikan perkembangan penanganan persoalan tersebut akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
Bagi Pemkot Ambon, persoalan keabsahan dokumen pemerintahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kepastian pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(*)
