DPRD Maluku Dorong Penguatan Infrastruktur Listrik untuk Mendukung Akses Internet di Wilayah Terpencil

oleh -10 Dilihat
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; sv:16.2.12.1.W20; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 31;

Ambon,-Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku mendorong penguatan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah guna mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi dan memperluas akses internet bagi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, General Manager PT PLN Maluku dan Maluku Utara yang diwakili UP3 Maluku Ramli Malawat, serta Direktur Utama PT Telkomsel.

Rapat yang membahas kebutuhan ketersediaan listrik PLN di sejumlah titik untuk mendukung fasilitas internet tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, didampingi Ketua Komisi I dan Komisi II beserta anggota kedua komisi, di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan PT PLN atas dukungan mereka terhadap pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan listrik di Maluku.

Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pelayanan sosial.

“Kami memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan juga PLN yang telah membantu masyarakat Maluku dalam pembangunan tower dan jaringan listrik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya,” ujar Benhur.

Benhur juga menyoroti kebutuhan pembangunan jaringan internet di sejumlah wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan.Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain kawasan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), serta wilayah Maluku Selatan.

Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

“Kami berharap pihak PLN terus-menerus melakukan koordinasi, sehingga proses pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut dapat tersedia dengan baik. Dengan demikian, pembangunan jaringan komunikasi dapat ditingkatkan dan masyarakat di wilayah sekitar bisa menikmati layanan internet,” katanya.

DPRD juga meminta agar komunikasi antara PLN, Telkomsel, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan energi bagi pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terpenuhi.

DPRD Dukung Optimalisasi Infrastruktur BAKTI
Selain persoalan kelistrikan, rapat tersebut turut membahas peluang pemanfaatan infrastruktur menara telekomunikasi yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

DPRD Maluku menyatakan dukungannya terhadap upaya Dinas Kominfo dan Telkomsel dalam mengoptimalkan infrastruktur tersebut untuk memperluas jangkauan layanan internet bagi masyarakat.

Namun, Benhur mengingatkan agar pemanfaatan infrastruktur BAKTI dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Kami mendukung Dinas Kominfo, termasuk Telkomsel, untuk bersama-sama membicarakan hal ini dengan pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan. Namun, perlu ada kajian yang mendalam bersama pihak Telkomsel dan PLN agar proses pemanfaatannya tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah,” tegasnya.

Dorong Solusi Alternatif bagi Masyarakat
Dalam rapat tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan pilihan layanan internet juga menjadi bagian dari pembahasan.

DPRD berharap masyarakat dapat memperoleh alternatif layanan telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing.

Benhur menegaskan, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Maluku harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengejar aspek bisnis.

“Apapun yang kita lakukan hari ini, kita kembalikan kepada semua pihak untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Urusan ini boleh berorientasi bisnis, tetapi bisnis yang kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku dan menjaga kepentingan setiap masyarakat, sehingga pembangunan daerah ini dapat berjalan jauh lebih baik,” pungkasnya.(ST01)