Ambon,-Suaratimurnews.com Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan seluruh catatan dan rekomendasi DPRD Maluku terhadap pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan Lewerissa seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).
Lewerissa mengapresiasi DPRD Maluku yang telah membahas laporan pertanggungjawaban APBD 2025 secara serius hingga menyepakati persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Menurut dia, persetujuan DPRD merupakan hal penting. Namun, catatan dan rekomendasi yang diberikan legislatif dinilai jauh lebih penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Persetujuan itu adalah sesuatu hal yang baik, tetapi jauh lebih baik lagi adalah catatan-catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. Itu akan menjadi perhatian kita,” kata Lewerissa.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah, lanjut dia, adalah target pendapatan daerah dalam APBD 2025 yang realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Lewerissa mengakui, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah menilai penetapan target pendapatan daerah pada APBD 2025 kurang realistis.
“Kita menyadari bahwa waktu menyusun APBD tahun 2025, pendapatan daerah itu ditargetkan, dalam konteks itu, kurang realistis,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Maluku akan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Ia menegaskan, target penerimaan daerah ke depan harus disusun berdasarkan kondisi riil serta kemampuan daerah untuk mencapainya.
“Sehingga kita tidak mengalami kesalahan yang sama. Dalam penyusunan APBD 2026 dan tahun-tahun ke depan, kita akan mengonsepkan atau merencanakan target penerimaan daerah yang lebih realistis,” katanya.
Menurut Lewerissa, penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan daerah berpotensi membuat target tersebut tidak tercapai pada akhir tahun anggaran.
“Kalau targetkan terlalu besar, tidak mungkin dicapai dalam kondisi memang tidak mungkin dicapai. Sehingga ketika berakhir tahun anggaran, realisasinya tidak akan mencapai target itu,” tutur Lewerissa.
Selain evaluasi terhadap pendapatan daerah, Lewerissa juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku atas dukungan dan kerja sama yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Ia menyebut DPRD Maluku sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari DPRD kepada pemerintah. Terima kasih kepada teman-teman pimpinan dan anggota yang telah senantiasa menjadi mitra strategis, mitra penting bagi kami,” ujar Lewerissa.(ST01)
