Ambon, -Suaratimurnews.com Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Johan Lewerissa, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul berbagai persoalan yang belakangan mencuat dan menyeret lembaga tersebut.
Menurut Johan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, MBG juga dinilai berkontribusi dalam menekan angka stunting serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan pelaku UMKM dan petani lokal.
“Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menekan stunting, menciptakan generasi sehat, serta mendukung ekonomi melalui UMKM dan petani lokal,” kata Johan, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, Johan menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kinerja BGN sebagai lembaga pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Ia menilai berbagai persoalan yang belakangan mencuat menjadi sinyal adanya masalah dalam tata kelola dan manajemen lembaga tersebut. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang bertanggung jawab menjalankan program.
“Program MBG ini sangat baik dan bermanfaat. Namun jika manajemen BGN bermasalah, tentu akan memengaruhi citra program yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Johan juga menyoroti besarnya kepercayaan yang telah diberikan Presiden kepada jajaran BGN dalam menjalankan program unggulan pemerintah tersebut. Seluruh pelaksanaan program harus mengutamakan kepentingan masyarakat penerima manfaat dibandingkan kepentingan kelompok maupun individu.
Lebih lanjut, ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap dilanjutkan karena telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Namun, keberlanjutan program tersebut perlu dibarengi dengan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Program ini sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang sehingga harus tetap dilanjutkan dan jangan dihentikan. Namun evaluasi terhadap manajemen BGN harus segera dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.(*)
