Masohi , -Suaratimurnews.com Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar Rapat Pleno Semester I Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Maluku Tengah pada Rabu 22/4/2026.
Forum tersebut menjadi momentum evaluasi program kerja sekaligus penyusunan strategi lanjutan guna memperkuat sektor keuangan daerah dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady , menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan akses keuangan di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pihak terkait menjadi faktor kunci dalam mempercepat inklusi keuangan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat diperlukan agar program-program akses keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Rapat pleno tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir. Dalam arahannya, ia berharap TPKAD dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai program inklusi keuangan yang tepat sasaran.
Menurut Zulkarnain, peningkatan akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan.
Pembahasan dalam rapat pleno difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah berjalan selama Semester I 2026, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis ke depan untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah.
Berbagai program yang mendukung literasi dan inklusi keuangan turut menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, TPKAD Maluku Tengah diharapkan mampu menghadirkan program-program yang efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah Maluku Tengah.(ST01)
