Ambon–Suaratimurnews.com Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik “Bacarita Manise” dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum ini secara khusus membahas isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Dr Anton A Lailossa, mengatakan forum tematik tersebut dibentuk karena isu-isu spesifik kerap tidak terbahas secara mendalam dalam musrenbang umum.
“Dalam forum besar, isu seperti gender, disabilitas, dan inklusi sosial sering kali tidak tertangkap secara detail. Karena itu dibuat ruang khusus agar aspirasi kelompok rentan bisa benar-benar terdengar,” kata Anton Lailossa kepada wartawan di Cantika Hotel Ambon Selasa (3/3/2026)
Menurut dia, Musrenbang Tematik Bacarita Manise melibatkan jaringan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Para perencana di tingkat provinsi diminta mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Anton menyebut praktik ini menjadi salah satu rujukan di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, mengadopsi praktik baik dari sejumlah provinsi, termasuk Maluku, dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.
“Musrenbang tematik yang pertama kali kami lakukan ini menjadi inspirasi. Pendekatan isu spesifik seperti ini kemudian diarahkan untuk bisa diterapkan lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil forum tematik tersebut akan dibawa ke pembahasan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Setelah dirumuskan dan diselaraskan dengan program masing-masing OPD, hasilnya akan dibahas dalam Musrenbang bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Setelah di tingkat provinsi matang, barulah dibawa ke forum bersama kabupaten/kota untuk disepakati dan diusulkan ke pemerintah pusat,” kata Anton.
Ia berharap pendekatan tematik tersebut mampu memperjelas peta persoalan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Maluku, sehingga kebijakan pembangunan daerah benar-benar menyentuh kelompok yang selama ini kurang terakomodasi.(ST01)
