Ambon, -Suaratimurnews.com Koordinator Komisi III DPRD Provinsi Maluku sekaligus Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, mengatakan Komisi III DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk membahas berbagai persoalan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Johan menyebutkan, kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, menurut dia, Maluku memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain.
“Persoalan ini dialami seluruh provinsi, bukan hanya Maluku. Tetapi Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan, dengan laut yang lebih luas dari daratan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur,” kata Johan saat memimpin rapat Komisi III DPRD Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten dan kota dengan provinsi di ruang Paripurna, Jumat kemarin.
Ia menegaskan, jika pembangunan di Maluku hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka capaian pembangunan infrastruktur tidak akan maksimal, terlebih di tengah pengurangan alokasi anggaran untuk sektor tersebut.
Meski demikian, Johan menilai pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh bersikap pasif. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah tetap mendapat perhatian.
“Kalau kita hanya menunggu, hasilnya tentu terbatas. Tapi kalau kita aktif berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pemerintah pusat, peluang itu tetap ada. Kita tidak bisa diam,” ujarnya.
Johan juga meminta adanya kelincahan dan sinergi antarpemangku kepentingan di Provinsi Maluku, khususnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota, dalam menyusun program pembangunan infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak kegiatan infrastruktur yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dilaksanakan di sembilan kabupaten dan kota di Maluku.
Selain soal anggaran, ia menyoroti persoalan keterbatasan waktu dan administrasi yang kerap menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Dalam beberapa kasus, proyek yang telah berjalan tidak dapat diperpanjang masa pelaksanaannya, sehingga berpotensi merugikan daerah.
“Kadang sudah dikerjakan, tapi karena batas waktu, tidak bisa diperpanjang. Ini merugikan kita semua,” kata dia.
Karena itu, Johan menekankan pentingnya sinergi antara dinas PU kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi dalam melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat.
Politisi partai Gerindra Maluku ini menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh terfokus hanya di Kota Ambon, tetapi harus merata di seluruh wilayah Maluku.
“Pembangunan ini tanggung jawab bersama.
Bukan hanya untuk Ambon, tetapi untuk seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Koordinasi menjadi kunci,” ujarnya.
Johan berharap, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Maluku tetap dapat berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran.(ST01)
