Ambon,- Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan yang diusulkan harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh semata berorientasi pada proyek fisik, melainkan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan warga.
“Yang kita harapkan, proyek-proyek ini berimplikasi pada ekonomi. Jangan hanya membangun proyek yang sifatnya proyek, tetapi harus memiliki multiplier effect sehingga masyarakat bisa terbantu,” kata Halimun dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna, Jumat kemarin.
Ketua Fraksi Demokrat ini menilai, salah satu kendala utama dalam perencanaan pembangunan selama ini adalah lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Ia mengungkapkan, DPRD Provinsi kerap menyampaikan aspirasi pembangunan ke kementerian maupun Komisi V DPR RI. Namun, usulan tersebut sering disusun berdasarkan informasi yang terbatas karena minimnya data dari dinas-dinas di kabupaten/kota.
“Kami tidak selalu mendapatkan data dari dinas-dinas kabupaten/kota, sehingga akhirnya kita berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Karena itu, Halimun mendorong dilakukannya rapat koordinasi secara rutin untuk mengintegrasikan data dan menyamakan perencanaan pembangunan.
Apalagi, mekanisme pengusulan ke kementerian ke depan berpotensi berubah dengan penekanan pada kondisi lapangan serta rekomendasi gubernur.
“Kami khawatir jangan sampai usulan tidak mendapat rekomendasi gubernur atau rekomendasinya gugur,” kata dia.
Politisi partai Demokrat Maluku ini , mengaku sinkronisasi antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar seluruh usulan pembangunan sejalan dan realistis. Dengan begitu, usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat tidak terlalu tinggi dan memiliki skala prioritas yang jelas.
“Perlu duduk bersama untuk mendengar apa saja prioritas di kabupaten/kota dan apa dasar usulan tersebut,” ujarnya.
Ia juga berharap setiap usulan pembangunan ke depan dapat ditembuskan kepada DPRD Provinsi Maluku agar menjadi referensi bersama dalam proses pengambilan kebijakan.
“Supaya kami juga mengetahui dan memiliki dasar yang sama,” kata Halimun.(ST01)
