Ambon–Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Maluku, H Amirudin, menegaskan tidak semua dari ratusan proposal pembangunan yang diajukan dapat langsung dipenuhi. Karena itu, penentuan skala prioritas dan koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci dalam memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat pusat.
“Dari proposal yang begitu banyak, tidak mungkin semuanya kita penuhi. Karena itu harus ada prioritas,” kata Amiruddin dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna Jumat kemarin
Ia mengaku bersyukur karena pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri pemerintah provinsi, tetapi juga perwakilan kabupaten/kota. Menurut dia, penyampaian aspirasi secara bersama-sama akan memperkuat posisi Maluku di hadapan kementerian.
“Kalau kita bersama-sama menyampaikan aspirasi ke kementerian, sebenarnya tidak ada sekat. Justru itu yang penting,” ujarnya.
Amiruddin menekankan pentingnya menjaga koordinasi secara berkelanjutan.
Ia mengusulkan pertemuan rutin minimal setiap tiga bulan agar pembahasan program pembangunan tidak tertinggal oleh siklus anggaran.
“Koordinasi ini harus kita jaga. Jangan enam bulan, minimal tiga bulan. Karena setiap triwulan anggaran itu berjalan. Kalau kita biarkan lewat, kita tidak bisa kejar lagi,” tegasnya.
Menurut Amirudin, seluruh persoalan di kabupaten/kota harus disimpulkan dan diselaraskan dengan kebutuhan provinsi, sebelum dibawa ke kementerian terkait. Dengan cara itu, usulan pembangunan akan lebih terarah dan memiliki kekuatan argumentasi.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski jalan provinsi di wilayah tersebut telah selesai dibangun, masih banyak ruas jalan lain yang menjadi kewenangan daerah dan membutuhkan perhatian.
“Kalau hanya mengharapkan jalan provinsi, itu sudah selesai. Tapi kita masih punya jalan-jalan lain yang harus dibangun. Karena itu koordinasi dan kolaborasi sangat penting,” katanya.
Amiruddin juga mengingatkan bahwa persaingan antar daerah dalam mendapatkan anggaran pusat semakin ketat. Ia menyinggung kondisi di wilayah Sumatera yang saat ini menjadi fokus penanganan akibat bencana banjir.
“Kalau kita tidak segera bersuara, kita bisa ditinggalkan. Kondisi di Sumatera sekarang menyedot perhatian dan anggaran besar. Sementara Maluku bisa saja disampingkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku untuk segera membangun format koordinasi yang solid, termasuk dengan menyusun kebutuhan daerah secara tertulis, berbasis prioritas dan kegiatan produktif.
“Kita harus cepat bangun koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten/kota. Apa kebutuhan mereka, apa prioritasnya, lalu kita sama-sama ke kementerian untuk menyampaikan,” pungkas Amirudin.(ST01)
