Ambon –Suaratimurnews.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mendorong penguatan kolaborasi dengan media massa dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Jusuf, saat membuka kegiatan Edukasi dan Training of Trainer (ToT) Media Massa sebagai Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia yang berlangsung di Aula Lantai V Kantor OJK Maluku, Kamis (15/1/2026).
Menurut Jusuf, selama ini media telah menjalankan fungsi publikasi dengan baik. Namun ke depan, peran media diharapkan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga terlibat langsung sebagai edukator dalam sosialisasi literasi keuangan kepada masyarakat.
“Kolaborasi ini melalui penguatan kapasitas. Tidak hanya melakukan publikasi, tetapi bagaimana media ikut terlibat langsung menjadi edukator bersama OJK dan sektor jasa keuangan dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Jusuf.
Ia menekankan, tantangan literasi keuangan di Maluku cukup besar mengingat karakter wilayah kepulauan yang luas serta keterbatasan akses lembaga jasa keuangan. Dari total kecamatan di Provinsi Maluku, sekitar 30 persen belum memiliki jaringan kantor lembaga jasa keuangan.
“Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat rentan terhadap risiko pinjaman nonformal dan investasi ilegal. Karena itu literasi keuangan menjadi hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata,” katanya.
Jusuf mengungkapkan, berdasarkan hasil survei nasional, indeks inklusi keuangan telah mencapai sekitar 85 persen, sementara indeks literasi keuangan masih berada di kisaran 65 persen. Kondisi di kawasan Indonesia Timur, termasuk Maluku, diperkirakan masih berada di bawah rata-rata nasional.
Ia menambahkan, enam kabupaten di Maluku masih tergolong daerah tertinggal sehingga membutuhkan strategi khusus agar edukasi keuangan dapat menjangkau hingga pelosok desa.
“Kami hanya berkantor di Ambon dengan keterbatasan personel. Karena itu kolaborasi dengan media, koperasi, dan berbagai lapisan masyarakat menjadi sebuah keharusan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf juga menyoroti tingginya kerugian masyarakat akibat penipuan dan investasi ilegal. Pada awal Januari 2026, secara nasional kerugian akibat penipuan dilaporkan mencapai sekitar Rp9,3 triliun, sementara tingkat pelaporan masyarakat masih di bawah 20 persen.
“Literasi keuangan sangat penting sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah tergiur investasi dan pinjaman ilegal yang merugikan,” tegasnya.
Kegiatan ToT ini mengusung teman Penguatan Kapasitas wartawan sebagai duta literasi disektor jasa keuangan Peserta dibatasi pada sejumlah media terpilih 25 wartawan dan akan dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari strategi OJK memperluas edukasi keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil.(ST01)
