Ambon,-Suaratimurnews.com – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta Gubernur Maluku memanfaatkan momentum awal tahun 2026 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Evaluasi tersebut, menurut Anos, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting sebagai bahan refleksi perjalanan pemerintahan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dilantik pada Februari 2025 hingga awal tahun 2026.
“Evaluasi ini penting sebagai cermin untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintahan berjalan selama hampir satu tahun. Momentum awal tahun sangat tepat untuk melakukan penilaian secara objektif,” ujar Anos Yeremias kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya bersandar pada laporan internal birokrasi, tetapi juga perlu membuka ruang partisipasi publik melalui survei kepuasan masyarakat serta berbagai masukan dari warga.
“Pujian kita terima dengan syukur, kritik kita jadikan cermin untuk berbenah. Pemerintah harus berani membuka diri terhadap penilaian publik,” katanya.
Anos menjelaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya harus menjadi dasar dalam penajaman kebijakan, penyempurnaan program, serta penataan birokrasi di lingkup Pemprov Maluku. Termasuk di dalamnya rotasi dan pengisian jabatan pimpinan OPD yang dilakukan secara terbuka, profesional, dan objektif.
Selain itu, Fraksi Golkar DPRD Maluku juga mendorong Gubernur untuk fokus mengamankan dan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah.
“Program prioritas Pemprov Maluku juga perlu ditajamkan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berhenti pada laporan administratif,” tegasnya.
Menurut Anos, perhatian utama pemerintah daerah harus diarahkan pada wilayah-wilayah paling tertinggal, penanganan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting di Maluku.
“Mari kita layani masyarakat dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” pungkas Anos.(ST01)
