Ambon – Suaratimurnews.com Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengakui kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tengah berada dalam efisiensi anggaran, kata dia, tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga dialami oleh seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Kita mengalami situasi keuangan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan hanya dialami Pemprov Maluku, tapi semua kabupaten/kota di Maluku. Tolong sampaikan ke masyarakat, kondisi ini merata dan semua daerah sedang melakukan efisiensi anggaran,” ujar Lewerissa di Gedung DPRD Maluku, Rabu, 19/11)2025.
Menurut dia, pemerintah daerah sedang melakukan berbagai penyesuaian agar tetap bisa menjalankan program pembangunan. Salah satu opsi yang dibahas bersama DPRD adalah pengajuan pinjaman daerah.
Lewerissa menegaskan bahwa rencana pinjaman kali ini berbeda dengan pengalaman penggunaan utang di masa lalu. Pemerintah sudah menyiapkan perencanaan yang lebih matang dan fokus pada kebutuhan publik.
“Kami belajar dari penggunaan hutang sebelumnya. Perencanaan harus baik, programnya jelas, dan harus berdampak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia meminta media menulis informasi secara tepat agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa utang merupakan instrumen yang wajar dalam pembiayaan pembangunan.
“Utang itu bukan sesuatu yang haram. Pemerintah pusat juga berutang. Bahkan sudah ada PP 38 yang mendorong pemerintah daerah untuk berutang untuk membiayai pembangunan,” ucapnya.
Pinjaman, lanjutnya, akan digunakan untuk mempercepat penanganan proyek infrastruktur yang dinilai mendesak, seperti: contohnya rencana pembangunan jalan Batabual, lingkar Ambalau , jalan Inamosol, Piru ke Iha- Wiasala
Ini contohInfrastruktur di wilayah Besar.
“Kalau tidak ada anggaran, pembangunan itu tidak jalan. Masyarakat makin menderita. Karena itu pemerintah harus mencari sumber pendanaan, termasuk dengan opsi berutang,” katanya.
Pemprov Maluku berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT SMI. Namun ia menegaskan bahwa langkah itu masih berupa permohonan.
“Ini baru permohonan pinjaman. Kalau disetujui DPRD dan disetujui SMI, baru kita gunakan. Prinsipnya, pinjaman ini dipaku untuk program-program yang direncanakan secara matang, tidak seperti program asal-asalan di masa lalu,” ujar Lewerissa.
Ia memastikan pinjaman tidak hanya diperuntukkan untuk infrastruktur, tetapi juga untuk sektor lain yang memiliki dampak langsung bagi kepentingan publik.
“Yang penting semua prosedur formal diikuti, ada persetujuan DPRD, ada perencanaan yang jelas. Tujuannya memacu pembangunan di Maluku,” pungkasnya.(ST01)
