Ambon–Suaratimurnews.com Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena menilai bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka dan Maluku lahir sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama, masih banyak pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.
“Dari 20 kepemimpinan yang telah berjalan, banyak hal sudah dilakukan. Namun, kita juga tahu masih banyak yang belum tercapai. Kemiskinan di Maluku masih bertahan di peringkat empat nasional, pendidikan pun masih di urutan empat terbawah, sementara infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit masih belum memadai, terutama di pedalaman dan pulau-pulau,” kata Kolatlena kepada wartawan usai paripurna peringatan HUT Provinsi Maluku ke 80 di gedung DPRD Maluku Selasa (19/8/2025)
Menurut politisi partai Gerindra ini kondisi ini membutuhkan perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di Maluku, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, hingga DPD.
“Sebagai anggota DPR RI bersama tiga rekan lain dari Maluku, kami sudah bersuara di pusat. Namun tidak cukup hanya bicara. Pemerintah daerah harus menyiapkan data yang akurat dan proposal proyek konkret. Data itu sangat penting sebagai dasar perjuangan di DPR maupun kementerian,” jelasnya.
Kolatlena menambahkan, sejauh ini sudah ada kepala daerah yang aktif berkoordinasi dengan DPR RI dan ditindaklanjuti ke kementerian terkait. Namun ia berharap pola ini diperluas oleh seluruh pemerintah daerah di Maluku.
Ia juga menekankan bahwa proyek strategis nasional untuk Maluku harus terus diperjuangkan bersama. “Hanya dengan sinergi, kerja sama, dan ketulusan, Maluku bisa keluar dari status sebagai salah satu daerah termiskin dan paling tertinggal di Indonesia,” tegasnya.
Kolatlena menambahkan pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran media dalam mendorong kolaborasi. “Hari ini tidak ada lagi superman. Presiden pun butuh dukungan semua pihak. Demikian juga gubernur, DPR, dan DPD. Kalau kita mau tulus bekerja sama, Maluku pasti bisa lebih baik.(ST01)
