Ambon, Suaratimurnews.com – Realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku mencatat inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,26% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,97% (mtm).
Secara spasial, inflasi berasal dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 1,23% dan 0,59% (mtm). Sementara itu, Kota Ambon justru mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm).
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif, dalam rilis resminya yang diterima media, Senin (4/8/2025).
Secara tahunan, inflasi Maluku pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,99% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,88% (yoy), dan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada angka 2,37% (yoy).
Peningkatan inflasi bulan ini terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,48% (mtm). Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas hortikultura, yaitu:Tomat (0,24%), Cabai rawit (0,12%) Bawang merah (0,10%).
Kondisi ini dipengaruhi oleh belum dimulainya masa panen tomat dan cabai rawit di sejumlah sentra produksi hortikultura di wilayah Maluku. Untuk komoditas bawang merah, tekanan harga terjadi karena keterlambatan pasokan dari luar daerah.
Namun demikian, inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi, seiring dengan penurunan tarif angkutan udara dan laut akibat pemberlakuan diskon selama periode libur sekolah.
Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Juli 2025 antara lain:
Pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan penting secara rutin; Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh TPID Kota Ambon dan Tual; Penyaluran beras bantuan pangan (banpang) oleh Bulog Kanwil Maluku-Malut kepada 119.990 KK;
Pelatihan budidaya padi modern oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada 25 petani dari lima kabupaten (Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru, dan Buru Selatan); Pemantauan berkala terhadap ketersediaan stok ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) di wilayah Maluku.(*)
