Ambon – Suaratimurnews.com Komisi III DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi segera meningkatkan status siaga bencana menyusul tren meningkatnya kejadian bencana alam di wilayah tersebut selama musim Timur.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi III dan sejumlah instansi teknis seperti BPBD Maluku, Dinas PU Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, yang digelar di ruangan komisi III, Rabu (16/7/2025).
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Alan Lohy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi bencana yang masih akan terus terjadi hingga akhir musim Timur. Ia bahkan menyebut sejumlah kejadian longsor yang telah merenggut korban jiwa di kawasan tempat tinggalnya baru-baru ini.
“Kemarin itu di tempat saya ada tanah longsor. Tiga rumah roboh, ada korban jiwa. Tapi saya bersyukur karena sudah ditanggulangi cepat. Saya minta status siaga dinaikkan karena ini baru awal musim Timur. Biasanya, Agustus itu puncaknya,” kata Lohy.
Menurutnya, percepatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan status siaga penting dilakukan agar anggaran penanganan bencana bisa segera dialokasikan. Lohy juga menyinggung isu suhu dingin ekstrem yang diyakini terkait dengan posisi bumi yang disebut-sebut sedang menjauh dari matahari, sehingga potensi bencana ikutan perlu diantisipasi.
“Katanya suhu bumi menurun karena jaraknya dengan matahari. Kalau benar, itu artinya kita bisa terdampak lebih banyak bencana. Jadi mohon segera koordinasi dengan kabupaten/kota dan juga Pak Gubernur,” ujarnya.
Lohy juga memberikan apresiasi kepada Dinas PU Maluku yang dinilainya responsif dalam menangani laporan warga. Ia menyebutkan, salah satu lokasi bencana di sungai Wayare negeri Suli yang dilaporkannya langsung mendapat tanggapan hanya dalam dua hari.
“Saya kirim foto ke PU, baru satu-dua hari langsung mereka turun. Itu yang kita harapkan, respon cepat. Saya suka model kerja seperti ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar sejumlah titik rawan di sekitar permukiman bisa segera dimasukkan dalam program penanganan resmi agar mitigasi bisa dilakukan sebelum bencana meluas.’ungkapnya. (ST01)
