Ambon –Suaratimurnews.com Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah yang baru mencapai 36,91 persen dari target lebih dari Rp800 miliar hingga pertengahan tahun 2025.
Ia menyampaikan bahwa masih banyak OPD yang belum memenuhi target, bahkan ada yang belum sama sekali merealisasikan pendapatannya.
Untuk itu, DPRD mendorong Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Hasil Daerah (PHD) melakukan konsolidasi internal guna memperkuat pencapaian target.
“Kita akan diskusikan secara spesifik bersama mitra komisi untuk mengurai kendala-kendala yang menghambat capaian retribusi ini, Kata Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala kepada wartawan usai rapat evaluasi peningkatan PAD bersama Gabungan Komisi II, III dan IV pada Kamis (3/7/2025)
Harapannya, setiap program OPD bisa diarahkan untuk mendongkrak pendapatan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, DPRD dan pemerintah daerah akan menggelar pembahasan prognosis semester II, dengan menekankan perlunya komitmen dan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Ia menyebut penting untuk mengoreksi target yang sudah tidak relevan, dan terus mendorong target yang masih memungkinkan dikejar.
Dewan dan pemerintah daerah juga telah sepakat untuk meninjau kembali Perda provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, karena banyak tarif retribusi yang masih jauh di bawah standar dan perlu disesuaikan agar potensi PAD bisa dioptimalkan.(ST01)
