Ambon – Suaratimurnews.com Ombudsman Republik Indonesia meminta kepada Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) mengevaluasi pengangkatan Pj Bupati SBB dalam meningkatkan kinerjanya dan pelayanan publik di daerah Itu.Ujar Kepala Perwakilan Ombudsmen RI provinsi Maluku Hasan Slamat kepada wartawan di kantor tersebut Rabu (21/2/2024)
Menurutnya secara keseluruhan kompetisi pelaksanaan terutama petugas pelayanan publik, terkait dengan pengetahuan pelayanan ombudsmen, serta tugas dan kewenangan job description-nya kurang paham.
Selanjutnya untuk dimensi proses itu ada seluruh OPD belum tersedia website, bahkan OPD yang telah miliki website secara umum belum memaksimalkannya, padahal era ini adalah era gitujalisasi,tetapi di kabupaten SBB hampir semua OPD tidak mempunyai website secara baik.
Kendati demikian yang membanggakan adalah dimensi output, meksipun kondisinya seperti ini tetapi masyarakat SBB menganggap bahwa pemerintahan ini baik padahal pelaksanaan kepatuhan masih sangat rendah.
Pihaknya harap supaya ke depan Kemendagri kalau misalnya kinerjanya seperti ini lebih baik dievaluasi agar ke depan mencari orang yang menjadi Penjabat Bupati itu mesti memiliki kemampuan untuk menggaet dan bagaimana berusaha supaya carut marut persoalan pegawai, masalah keuangan ada berbagai laporan menyangkut dugaan tindak pidana korupsi .
Dia mengaku ini menunjukkan bahwa pemerintahan di sana tidak baik-baik saja maka kami menghimbau supaya Mendagri bisa memperhatikan kinerja daripada PJ Bupati SBB.”pintanya.
Tak hanya itu hari ini ketika diundang Penjabat Bupati SBB, maupun Sekda tidak pernah datang. Tahun lalu juga yang bersangkutan tidak datang bahkan tahun ini juga tidak datang. ini menunjukkan apa mereka tidak peduli kepada ombudsmen dan tidak peduli kepada pelayanan publik.
Ditambahkan hal ini menjadi perhatian supaya publik itu tahu bahwa inilah potret daripada pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat.”pungkasnya.(ST01)
