DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna Hut Provinsi Maluku ke 77

oleh -761 Dilihat

Ambon,Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-77, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Lantai 2 DPRD Provinsi Maluku Karpan Ambon, Jumat (19/8/2022).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury  dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail , Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, serta di Dampingi Wakil Ketua Rasad E Latuconsina, Melkianus Saidekut dan Asis Sangkala.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, perjalanan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diikuti dengan lahirnya Provinsi Maluku telah melewati etape-etape ujian yang berat.

“Alhamdulillah, kita berhasil melewatinya. Kemerdekaan bangsa ini bukan karena pemberian, tetapi dengan perjuangan yang sangat berat, dengan ujian-ujian itulah, semakin membentuk ketahanan sosial, ekonomi dan kesehatan yang lebih tangguh,” ungkap Gubernur Maluku.

Selain itu dalam sidang istimewa dalam rangka HUT ke 77 Provinsi Maluku, gubernur juga menyampaikan
tentang perjalanan sejarah berdirinya Negara Indonesia yang diikuti dengan lahirnya Provinsi Maluku, telah melalui etape ujian yang berat. “Kemerdekaan bangsa ini bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan yang sangat berat,” kata gubernur mengingatkan.

Sejalan dengan tema HUT ke-77, “Baku Gandeng, Maluku Bisa”, mengingatkan bila ada budaya yang diwariskan pendahulu, tentang semangat kebersamaan dan persaudaraan sejati di Maluku.

“Alhamdulillah kita berhasil melaluinya. Perang rakyat, perang gerilya serta diplomasi gencar dilakukan dan hasilnya Indonesia tampil sebagai bangsa yang merdeka,” terang Gubernur.

Menurutnya, diawal masa kemerdekaan, para pejuang pemuda Nyong Ambon telah tampil mewakili Maluku, sebagai salah satu dari delapan provinsi yang membentuk Negara Indonesia. Dan di tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya provinsi Maluku di persada Bumi Pertiwi.

Ia juga mengingatkan, catatan dunia menunjukkan, di tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun puncak penularan pandemi Covid-19 di semua negara. Krisis kesehatan yang hebat itu kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan keuangan dunia.

“Kita belajar dan mengambil hikmah dari semua itu. Dan alhamdulillah, masyarakat kini semakin tangguh dan kuat berhadapan dengan berbagai krisis dan resesi, bahkan dengan ujian itulah semakin membentuk ketahanan sosial, pangan, ekonomi dan kesehatan masyarakat yang tangguh,” tandas Gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menyampaikan, “budaya politik harus dijadikan sebagai jiwa, untuk mengabdi dan membangun Maluku ke arah yang lebih baik,” terangnya.

Menurutnya, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya, yang menetapkan berbagai kebijakan, baik itu di pemerintahan, kebijakan publik, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, serta kemampuan dalam memecahkan segala masalah kemasyarakatan, imbuhnya.

“Budaya politik memiliki kaitan dengan perilaku manusia, yang terlibat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik, baik itu kebijakan berupa inovasi hingga pada perencanaan anggaran,” jelas Wattimury.

Lanjut kata Wattimury, “semua tindakan politik pemerintah, yang mengambil kebijakan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah DPRD,” tandasnya.

“Ketika semua itu terjadi, maka disitulah nilai budaya politik melalui karya dan pikiran diimplementasikan. Budaya politik yang baik, bukan untuk memperebutkan supremasi kekuasaan, tetapi tindakan untuk memulihkan hak hidup manusia,” tutur Wattimury.

Turut Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas N.Orno, Pj Sekda Maluku Sadali IE, Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI Pattimura Brigjen TNI Asep Abdurachman, Bupati Kabupaten/Kota, Para Anggota DPRD serta Forkopimda baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.(*)