Ambon,-Suaratimurnews.com Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten Maluku tengah untuk membantu penanganan konflik sosial yang terjadi di desa Kariu kecamatan pulau Haruku kabupaten Maluku Tengah.Ujar Kepala Balai PPW Maluku Abdul Halil Kastella dihadapan komsi III saat rapat dengar pendapat pembangunan rumah masyarakat Kariu Pasca Konflik Sosial Rabu 2/2/2022.
Menurut dia untuk penanganan Bidang Cipta Karya kami perlu mendapat dukungan dana dari Kementrian PUPR harus ada SK penetapan terkait dengan bencana terutama bencana sosial
Dia mengaku pada tahun 2019 lalu terjadi bencana gempa, jadi agak mudah di permen PU mengharuskan kita untuk bisa membantu dari sisi pendanaan. Akibat dari bencana sosial ini maka hasil inventarisasi atau assesmen yang sudah dilakukan memang harus membuat suatu laporan yang terperinci”ucapnya..
Bagi kami di Balai Prasarana Permukiman wilayah Maluku untuk pelayanan dasar sanitasi dan air minum terkait dengan pendidikan ,pasar dan kesehatan ini dilakukan pada tahun 2019 dan kami bisa tangani semua di sektor itu.
Dia menyebutkan yang jadi masalah kita harus punya payung hukum dulu, sehingga dalam pendanaan apalagi sekarang ditahun 2022 ini DIPA kami sudah turun agar usulan ini bisa masuk derektif Menteri PUPR, sehingga alokasi pendanaan itu mungkin diambil dari sektor yang lain.
Menurut Kastella sesuai laporan yang disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Maluku Deny Lilipory terkait dengan air bersih dan sekolah kondisi tersebut kami bisa masuk kesitu, cuma permasalahan kita belum lakukan asesmen kira-kira air besih jaringannya ada dimana”pintanya.
Dengan adanya dampak imbas konflik sosial, warga Kariu sangat membutuhkan air bersih untuk jangka panjang. Selanjutnya terkait dengan tingkat kerusakan sekolah hasil asesmen bangunan tersebut sudah terbakar maka bisa kita lakukan pengusulan karena ditahun 2019 itu saat gempa kami membantu Kabupaten Malteng,Kota Ambon dan SBB hampir semua sekolah.
Selain itu jika sekolah tersebut sudah terbakar dan tidak bisa difungsikan ini wajib untuk kita usulkan di tahun 2022, untuk dibangun dan anggaran ini bisa masuk pada slot kami yang hingga saat ini belum melakukan lelang terkait dengan pembangunan sekolah di kabupaten Buru,ini mungkin kita bisa sisipkan untuk masuk kesitu. kalau Ada 2 sekolah sesuai hasil asesmen memang rusak akibat terjadinya kebakaran secepatnya bisa kita usulkan”ujarnya.
Untuk itu saran kami supaya pa Gubernur dan Bupati Malteng harus mengeluarkan status bencana sosial yang sekarang terjadi ,begitu juga hasil asesmen terkait tingkat kerusakan rumah dari balai perumahan rencana aksinya baik itu lewat dana APBD maupun APBN.
Ditambahkan prinsipnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku siap untuk mendukung usulan-usulan yang nanti akan diajukan baik itu melalui Gubernur maupun kami lakukan asesmen sendiri sesuai dengan tingkat kerusakan .”pungkasnya(ST01).
.
