Ambon,-Suaratimurnews.com Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menerima audiensi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Maluku, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan itu dilakukan guna memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan sektor jasa keuangan.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum perkenalan Kepala OJK Provinsi Maluku yang baru, Haramain Billady, yang resmi melanjutkan kepemimpinan OJK Maluku pada masa transisi strategis kuartal kedua 2026.
Dalam pertemuan itu, Benhur menyambut positif langkah OJK Maluku dalam memperkuat koordinasi dengan DPRD. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung regulasi yang mempermudah akses layanan keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman aktivitas keuangan ilegal di era digital.
“Kami mendukung penguatan layanan keuangan yang aman dan mudah diakses masyarakat, termasuk upaya melindungi warga dari praktik keuangan ilegal,” kata Benhur.
Menurut dia, kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah juga penting untuk memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif di Maluku.
Benhur menilai penguatan sektor tersebut dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain menekankan pentingnya peran lembaga jasa keuangan daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku.
Menurut dia, transformasi digital di sektor keuangan menjadi langkah penting untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi tantangan konektivitas dan keterbatasan layanan perbankan.
“Digitalisasi keuangan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” ujar Haramain.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga menyoroti maraknya praktik rentenir yang masih meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah di Maluku. Karena itu, koordinasi lintas lembaga dinilai perlu diperkuat guna memberantas praktik pinjaman ilegal yang membebani masyarakat kecil.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku agar transformasi menuju ekosistem keuangan digital dapat berjalan aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.(ST01)
