Ambon –Suaratimurnews.com Ada tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pasca konflik negeri bertertangga, Kariu – Ory, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selasa (25/01/2022), yaitu distribusi logistik, identifikasi rumah terbakar dan pembangunan pos keamanan.
Ketiga hal tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat bersama Pemda Maluku, dipim Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie bersama Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Prostestan Maluku (GPM) Pendeta Elifas Maspaitella, Sekretrais Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Abdul Manaf Latuconsina, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang.
Dalam rapat berlangsung dilantai dua kantor Gubernur, rabu (26/01/2021), Sekda Maluku Sadli Ie mengatakan konflik yang terjadi antara Kariu – Ory menjadi perhatian serius dari Gubernur untuk secepatnya dilakukan penanganan awal pasca konflik.
“Sesuai arahan Gubernur, pemda harus siap memberikan pelayanan yang terbaik, tidak ada alasan apapun untuk itu,”ujar Sadli menirukan pesan Gubernur.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan saat ini yaitu distribusi bantuan tanggap darurat kepada korban konflik yang sementara mengungsi.
Untuk itu, Sadli sudah memerintahkan Kepala Dinas Sosial Sartono Pining untuk mempersiapkannya untuk di distribusikan. Begitu juga Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat guna menyiapkan transportasi, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk pendistribusian bantuan dimaksud.
“Bantuan sesegera mungkin dikoordinasikan dengan aparat keamanan untuk sesegera mungkin dikirim kesana. Sinode sudah distribusikan, berarti pemerintah harus lebih cepat, kalau tidak bisa sekarang minimal besok pagi (hari-ini-red), kita butuh cepat, jangan lama,”pintanya.
Hal lainnya berkaitan pembangunan pos keamanan. Sadli memastikan usulan dari Ketua MPH Sinode akan langsung tindaklanjuti untuk dibangun baik di perbatasan Kariu-Ory maupun Ory-Pelauw melalui OPD teknis.
“Untuk pos keamananan segera dilihat dan dibangun, masalah anggaran nanti saya akan bicarakan, pastinya tetap harus dibangun. Untuk lokasi harus mencari yang tidak bermasalah, kalau bisa tidak ada punya hak tanah bukan sehingga kedepan tidak menjadi masalah,”tandasnya.
Pembangunan pos keamanan, kata Sadli akan langsung dilakukan guna meminimalisir trauma masyarakat, dan mencegah terjadi konflik susulan di kemudian hari.
Menyikapi hal dimaksud, Kepala Dinas Sosial Sartono Pining mengaku sudah memerintahkan stafnya untuk mendistribusi bantuan baik itu beras, rolingbag, tenda dan kebutuhan masyarakat lainnya yang sementara berada di lokasi pengungsian, termasuk makanan dan susu bayi.
“Paling lambat besok pagi kita sudah mendistribusikan beras 3 ton, dan bantuan lainnya. Ini merupakan perintah dan komitmen Gubernur dalam merespon situasi saat ini,”cetusnya.
Sedangkan penanganan rumah masyarakat yang ludes dibakar, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Denny Lilipory, mengaku akan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku akan melakukan identifikasi lapangan, namun perlu dikawal aparat keamanan.
“Kami minta pengawalaman dari aparat keamanaan, beda kalau kita masuk di lokasi pengungsi dengan lokasi konflik,”ucapnya.
Dari hasil identifikasi, ungkap Lilipory akan langsung disampaikan Kepada Gubernur dan Penjabat Sekda untuk anggaran pembangunan apakah menggunakan APBD atau APBN.(ST01)
