Huwae Soroti Tunggakan Rp 36 M Claim Penanganan Pasien Covid 19 RSUD dr Haulussy Belum Dibayarkan Pempus

oleh -185 Dilihat

Ambon- Suaratimurnews.com Rp36 milar tunggakan claim penanganan pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon belum dibayarkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Yang menjadi masalah lagi Claim Covid-19 sampai terakhir kami berkomunikasi dengan Kementerian, ada sekitar 36 miliar claim covid-19 tahun 2020 yang kadarluasa atau sudah tidak bisa dibayar,”ungkap Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Haulussy Ambon dalam rapat bersama komisi IV DPRD Maluku, di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (18/01/2022).

Dikatakan, tidak dibayarkan claim Covid-19 oleh pempus disebabkan penginputan data terlambat, dikarenakan administrasi pendukung tidak lengkap.

“Karena tidak dibayarkan, sangat mempengaruhi operasional kami di rumah sakit,”ucapnya.

Sedangkan claim Covid-19 tahun 2021 senilai Rp24 miliar, masih menunggu pencairan dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi 2021 aman, tetapi 2020 sudah tidak bisa lagi, kami berkoordinasi dengan kementerian memang sudah tutup,”tandasnya.

Menyikapi hal dimaksud, anggota DPRD Komisi IV Edwin Huwae menduga keterlambatan pengusulan claim Covid-19 ke pusat dikarenakan pertanggujawaban administrasi siluman.

claim yang tidak dibayarkan pemerintah pusat karena siluman

“Lucunya tagihan Maluku tidak dibvayar, ini 36 miliar siluman atau memang faktanya ada. Saya kira kalau tidak ada pertanggungjawaban administrasinya mungkin ada sesuatu,”ungkapnya.

Huwae bahkan mempertanyakan apakah sistim penanganan pasien Covid-19 di RSUD Haulussy sudah dijalankan secara baik. Mengingat seseorang yang menjalani perawatan dengan sendiri tercover identitasnya maupun obat. Tentu dengan persoalan ini, membuktikan yang terjadi di RSUD haulussy adalah persoalan manajemen.

“Kalau bicara hari ini 36 miliar tidak bisa dibayar lagi, saya kira pempus dengan sistim yang realtif lebih baik pasti mereka bayar karena covid-19 merupakan salahsatu prioritas di kepmimpinan Jokowi. kalau tidak bisa ditagih karena ada persoalan managerial, kalau soial manajemen suka atau tidak suka tanggungjawab ibu, karena Dirut adalah komandan,”tegas Huwae dihadapan Dirut.

Untuk itu, dirinya meminta Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan ke Gubernur untuk mengevaluasi seluruh kerja RSUD Haulussy mulai dari Direktur sampai staf admiinistrasi.(*)