Ambon,-Suaratimurnews.com Dinas PUPR Provinsi Maluku optimis bakal menekan angka kemiskinan di Maluku.Ujar Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Muhammad Marasabessy ST M Tech kepada wartawan usai rapat bersama dengan Komisi III Senin (29/11/2021)
Menurut Dia ini sudah menjadi kewajiban kami dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program, dibidang infrastruktur dalam membangun akses jalan, air bersih, dan rumah singgah di 55 desa yang tersebar di 9 kabupaten.
Dia menyebutkan meski alokasi APBD untuk dinas yang dipimpinnya kecil, namun pihaknya terus berupaya bangun infrastruktur termasuk ikut menekan angka kemiskinan di daerah ini
“Kita terus berupaya bangun infrastruktur di Maluku. Ini agar kemiskinan ekstrim di 9 kabupaten bisa ditekan,”kata Marasabessy, kepada awak media usai bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, rapat bahas dokumen KUA/PPAS APBD 2022, Senin (29/11/2021).
Dia mengaku, ada 55 desa di 9 kabupaten di Maluku, yang akan “dikeroyok” bersama dinas terkait bersama pemerintah setempat untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa yang ditentukan.”ujarnya.
Lanjut dia, pihaknya akan fokus bangun akses jalan dan bangun sarana air bersih. Selain itu, pihaknya akan bangun rumah singgah. Rumah singgah itu akan disinggahi anak sekolah. “Jadi kita buat perencanaan bangun jalan dan bangun sarana air bersih kita fokus ke desa-desa itu. Ini agar kemiskinan di derah itu kita bisa tekan,”tandasnya.
Dalam program tersebut kita sebut MABES di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku.” Jadi bukan satu desa diprioritaskan. Tapi 55 desa itu dikeroyok di tahun 2022. Jadi bukan APBD Provinsi saja. Tapi ada intervensi dari APBD 9 kabupaten. Jadi kita borong bersama. Jadi ada dari Kementerian juga,”terangnya.
Setelah 55 desa dikeroyok, lanjut dia, 56 desa kembali dikepung. “Jadi kita fokus 55 desa dulu. Setelah itu kita lanjut ke desa yang lain,”bebernya.
Ditanya Soal perencanaan di dinas yang dipimpinya, Marasabessy akrab disapa Pak Matt menjelaskan, pihaknya sudah siapkan perencanaan. Perencanaan yang disusun selama lima tahun.
Dia mencontohkan, dalam perencanaan pihaknya membuka akses jalan ke Abioholo Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun, pihaknya terlebih dahulu membuka akses jalan dari Kairatu. “Memang disana bukan kewenangan kita lagi. Tapi APBD kita diskusi,”sebutnya.
Namun, ingat dia, pihaknya memiliki salah satu program, yakni penataan kawasan. “Nah, dengan penataan kawasan itu kita bisa membangun jalan. Nah, kalau jalan itu kewenangan daerah misalnya kita bangun. Lalu judulnya penataan kawasan. Jadi kita koordinasi dengan kabupatennya,”jelasnya.
Bhakan kata dia, pihaknya menyurati pihak terkait bahwa jalan tersebut dihibahkan bagi daerah.” Nah, dengan sendirinya warga yang terisolasi bisa menikmati jalan dengan baik. Dan sudah ada respon dari pemerintah pusat setelah lobi-lobi dari teman-teman komisi dan Pak Gubernur terkait dengan pembangunan jalan,”paparnya.
Ditambahkan Tak hanya itu,Kamipun mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, di Pemerintah pusat.”Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang sangat luar biasa. Mereka lakukan lobi-lobi di Kementerian dan Kepala Staf Presiden (KSP),”pungkasnya.(*)
