Ambon-Suaratimurnews.com Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kembali dimintai agar memudahkan pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) sehingga warga tidak lagi berurusan di Kota Masohi, ibukota Malteng.
Pasalnya, untuk pengurusan Adminduk di kantor Catatan Sipil Malteng, butuh biaya tinggi.”Pemda harus perhatikan masak rentang kendali seperti itu tidak ada kepedulian dari Pemkab Malteng. Pemerintah daerah harus punya kepekaan. Kasian dengan rentang kendali masyarakat harus pergi ke Masohi urus administrasi kependudukan,” Ujar anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Dia mengaku, untuk proses pengurusan Adminduk seperti E KTP masyarakat di kecamatan terjauh mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ketika ke Kota Masohi.” Biaya yang dikeluarkan sangat banyak. Jaman kayak begini khan repot. Masyarakat sudah susah jangan lagi disusahkan,”ingatnya.
Dia berharap, ada alokasi anggaran agar pengadaan alat perekaman EKTP maupun alat Adminduk lainya agar warga tidak lagi ke Kota Masohi.” Dialokasikan anggaran lalu didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Dan pembuatan administrasi kependudukan di kecamatan saja. Jadi tidak lagi bersusah payah dan keluarkan biaya tinggi ke Masohi,” ingatnya.
Politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini berharap, pemerintah harus berpikir itu jangan pakai alasan Covid-19.” Masyarakat sementara susah. Pemda harus bantu. Mereka kalau ke Masohi urusan di Dapil mesti menginap di penginapan atau hotel. Padahal hanya urus KTP saja,”terangnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Malteng, Abdurahman Nahumarury mengatakan, persoalan rentang kendali mesti dipikirkan Pemkab Malteng. Dia mengaku, Kecamatan yang jauh dari Kota Masohi, Seperti Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Banda, Saparua, Nusalaut, Haruku, dan Seram Utara.
“Bagi, masyarakat yang ada di sejumlah kecamatan itu kalau urus KTP butuh biaya yang tidak sedikit. Pemkab Malteng harus siapkan sarana penunjang untuk mengurusi administrasi kependudukan. Nah, apakah dia mau atau tidak,”ingatnya kepada wartawan di DPRD Maluku, Kamis (14/10/2021).
Dia mengaku, saat ini persoalan anggaran karena pandemi Covid-19. “Tapi ini pelayanan publik yang mesti diutamakan oleh Pemkab Malteng. Informasinya reserver tiap-tiap kecamatan mengalami kerusakan.
Sejumlah kecamatan rusak, bahkan Kota Masohi ibukota kabupaten Malteng sendiri mengalami kerusakan. Itu harus ada anggaran khusus perawatan. Tapi anggaran itu sendiri tidak dianggarkan. Harus ada reserver di kecamatan potensial yang tadi saya katakan,”ingatnya.
Cilakanya, lanjut dia, ketika alatnya mengalami kerusakan tidak ada teknisnya. “Jadi memang alasanya lagi-lagi soal Covid-19. Pemda harus perhatikan masak tentang kendali seperti itu tidak ada kepedulian dari Pemkab Malteng. Pemerintah daerah harus punya kepekaan,”harap politisi Partai Demokrat dari dapil Salahutu dan Leihitu itu.(*)
