Piru,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, menyoroti sejumlah kendala dalam pengelolaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), khususnya pada tahap pengukuran di lapangan.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Maluku melakukan pengawasan tahap II di Kabupaten SBB, Sabtu (2/5/2026).
Wahid menilai, sejak awal penetapan ibu kota Kabupaten SBB, pemerintah daerah seharusnya telah mengantongi dokumen hibah lahan yang jelas dan lengkap.
Kejelasan dokumen itu penting untuk menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“Seharusnya sejak awal semua dokumen hibah sudah tuntas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya klaim lahan oleh pihak keluarga tertentu yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat.
Meski begitu, Wahid menegaskan bahwa selama belum ada gugatan resmi terhadap pemerintah daerah, lahan tersebut masih dianggap sebagai milik pemda.
Menurut dia, ke depan kejelasan status hibah lahan harus menjadi perhatian serius, terutama untuk pembangunan fasilitas publik seperti sektor pendidikan.
“Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan justru terganggu karena persoalan lahan yang belum jelas,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di SBB, Novi Lessil, menyebutkan bahwa secara umum tidak terdapat masalah serius terkait status lahan.
Namun, ia mengakui proses sertifikasi lahan masih menghadapi kendala, terutama dari sisi biaya operasional. Biaya transportasi menuju wilayah kepulauan bagi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta per perjalanan.
Selain itu, Novi mengungkapkan bahwa persoalan lahan SMA 31 SBB masih dalam proses penyelesaian. Jika hingga Juli 2026 belum tuntas, maka sekolah tersebut akan dikembalikan ke SMA Negeri 2 SBB di Waisamu, sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
“Jika belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dikembalikan ke sekolah induk,” ujarnya.(ST01)
