Ambon,-Suaratimurnews.com Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku agar lebih aktif mengusulkan program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Pasalnya, alokasi anggaran program Inpres yang sebelumnya berada di bawah Rp100 miliar kini meningkat signifikan menjadi sekitar Rp335 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, dalam rapat kerja Komisi II dan III DPRD Maluku yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Ruslan menjelaskan, program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu konsentrasi BWS Maluku karena sejalan dengan arahan Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air nasional.
Menurutnya, BWS Maluku telah melakukan diskusi dan komunikasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong penyampaian usulan program yang dapat diakomodasi melalui kebijakan tersebut.
Namun, dari hasil koordinasi, masih ditemukan daerah yang aktif mengusulkan kegiatan, sementara sebagian lainnya kurang aktif, bahkan ada kabupaten/kota yang sama sekali belum menyampaikan usulan.
“Kami beberapa kali mengundang dan membangun komunikasi, termasuk membuat grup WhatsApp antarkabupaten/kota, supaya informasi mengenai program ini bisa tersampaikan dengan baik,” jelas Ruslan.
Ia menegaskan, BWS Maluku berupaya agar seluruh kabupaten/kota di Maluku mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Ruslan mengungkapkan, pesan tersebut juga menjadi perhatian Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Armort, yang meminta agar tidak ada kabupaten/kota di Maluku yang tertinggal atau tidak terwakili dalam pengusulan program Inpres tersebut.
“Kami mendapat pesan agar jangan sampai ada kabupaten/kota yang tidak terwakili atau tidak mengusulkan kegiatan melalui Inpres ini,” ujarnya.
Karena itu, Ruslan meminta dukungan pimpinan dan anggota DPRD Maluku untuk ikut menyampaikan informasi serta mendorong pemerintah daerah masing-masing agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, peningkatan anggaran menjadi peluang besar yang harus dikawal bersama agar alokasi program pada 2027, baik tahap pertama maupun tahap berikutnya, dapat kembali meningkat.
Lebih lanjut, Ruslan menekankan bahwa cakupan program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya terbatas pada pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi sawah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Program tersebut juga dapat menyentuh jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk jaringan irigasi tersier dan irigasi air tanah.
Ia mencontohkan, intervensi program di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan sejumlah wilayah lainnya telah diarahkan untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk pengembangan tanaman palawija.
Bahkan, terdapat kegiatan pertanian yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan air di daerah, seperti penanaman padi gogo dan bawang merah.
Ruslan menilai, pemahaman mengenai program ini perlu diperluas agar pemerintah daerah tidak menganggap Inpres tersebut hanya diperuntukkan bagi jaringan irigasi persawahan atau lahan yang ditanami padi.
“Kita jangan sampai memberikan pemahaman bahwa program ini hanya terkait irigasi sawah atau jaringan irigasi yang hanya ditanami tanaman padi. Ada potensi pengembangan komoditas lain yang juga perlu diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui sinergi antara BWS Maluku, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD, pelaksanaan program Inpres dapat semakin optimal dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ketahanan pangan dan ketahanan air di Maluku.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menyebabkan sejumlah daerah belum mengajukan usulan program.
Dengan demikian, peluang peningkatan anggaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya air di seluruh wilayah Maluku dapat dimanfaatkan secara maksimal.(ST01)
